Dedi Mulyadi Murka Sebut Alih Fungsi Lahan di Pangalengan karena PTPN Nggak Tegas

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuding ketidaktegasan PTPN sebagai penyebab alih fungsi lahan perkebunan teh di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Alih fungsi itu dinilai merusak lingkungan.

Kekecewaan Dedi disampaikan langsung kepada Regional Head PTPN I Regional 2, Desmanto, saat meninjau Perkebunan Teh Malabar, Blok Pahlawan, Kecamatan Pangalengan, Selasa (16/12/2025). Menurutnya, PTPN memiliki peran besar karena tidak menegur atau mengambil tindakan tegas terhadap alih fungsi lahan tersebut.

Dedi menilai alih fungsi lahan terjadi akibat lemahnya pengawasan PTPN. Kondisi itu berbahaya karena Pangalengan merupakan kawasan vital untuk konservasi air dan penyangga lingkungan di Kabupaten Bandung.

"Pokoknya, tinggalkan perilaku busuk yang merusak alam. Anak buah bapak yang salah harus ditindak. Kita ini diberi amanah, jangan kalah dalam mencintai negara dan tanah air," kata Dedi dikutip dari detikJabar, Kamis (18/12/2025).

Dedi menegaskan tidak mempermasalahkan siapa yang mengelola lahan. Dia bersikukuh bahwa siapapun yang merusak hutan dan pohon tidak boleh dibiarkan.

"Saya tidak peduli tanah digarap oleh siapa, yang penting hutan dan pohonnya tetap ada. Siapa pun yang menghilangkan pohon, saya lawan," ujar dia.

Menurut Desmanto, dari total sekitar 6.000 hektare lahan PTPN, sekitar 1.500 hektare telah dialihfungsikan menjadi tanaman sayuran. Alih fungsi ini berdampak buruk terhadap resapan air dan meningkatkan risiko pendangkalan sungai. "Jika terjadi bencana, biayanya tentu jauh lebih besar," kata Desmanto.

PTPN berkomitmen mengembalikan lahan ke fungsi awal sebagai perkebunan teh dan tanaman tahunan lain, termasuk kina dan kopi. Langkah ini dilakukan untuk memulihkan konservasi lahan di lereng pegunungan dan menjaga kelestarian lingkungan.

"Kami siap bekerja sama dengan pemerintah daerah agar resapan air dan kelestarian lingkungan bisa kembali seperti semula," ujar Desmanto.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Wahyudin Iwang, mendesak agar petinggi PTPN diaudit akibat alih fungsi lahan di Pengalengan itu.

"Jadi pada musim hujan akan menimbulkan limpasan permukaan (run off) yang tinggi dan menggerus material tanah yang tidak menutup kemungkinan dapat memicu banjir bandang," ujar Wahyudin pada 2 Desember 2025, dalam arsip berita detikTravel

Wahyudin menduga PTPN kerap menjadikan lahannya untuk dikerjasamakan kepada perusahaan atau individu yang memiliki modal kuat. Kemudian, lahan tersebut kerap digunakan untuk usaha pertanian kentang.

"Catatan kami praktik tersebut telah dilakukan selama 20 tahun terakhir," kata dia.

Video: Atasi Banjir, Dedi Mulyadi Berencana Relokasi Warga Bojongsoang

Video: Atasi Banjir, Dedi Mulyadi Berencana Relokasi Warga Bojongsoang