Yogyakarta Jadi Tuan Rumah Kongres Kebudayaan Indonesia 2013

Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali menggelar Kongres Kebudayaan Indonesia. Jika tahun lalu kongres digelar di Kota Bogor, tahun ini Yogyakarta-lah yang akan menjadi tuan rumah.

Kongres Kebudayaan Indonesia 2013 akan digelar pada 8-11 Oktober 2013. Tema kongres tahun ini adalah 'Kebudayaan untuk Keindonesiaan'.

"Karena tahun lalu sudah diadakan di Bogor, saya mengusulkan kepada teman-teman, jangan di Jakarta. Akhirnya dipilihlah Yogyakarta karena kotanya memiliki unsur kebudayaan yang kuat," tutur Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Kacung Maridjan, dalam konferensi pers di Kemendikbud, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2013).

Tema 'Kebudayaan untuk Keindonesiaan' diangkat karena adanya pertanyaan, seperti apa pemahaman masyarakat tentang konsep 'keindonesiaan' di masa sekarang. Kacung Maridjan menjanjikan adanya pengembangan kebudayaan Indonesia, tak hanya dalam negeri tapi juga di luar negeri.

"Tahun ini kita akan merintis 9 rumah budaya di 9 negara," tuturnya.

9 Negara itu adalah Jerman, Belanda, Turki, Singapura, Australia, AS, Timor Leste, Jepang, dan Prancis. Konsep rumah budaya itu tak berbentuk fisik, melainkan dengan cara menggaet kedutaan Indonesia di negara bersangkutan.

Rumah budaya itu nantinya akan terfokus di aktivitas dan komunitas setempat. Kemendikbud akan mulai mengirim alat-alat kesenian, juga SDM seperti koki untuk memperkenalkan kuliner khas Indonesia di beberapa negara.

Untuk pengembangan di Indonesia, Kemendikbud sudah menyiapkan rencana untuk mengembangkan kebudayaan daerah. Menurut Kacung Maridjan, pemerintah pusat hanya tinggal mengajarkan para SDM di daerah.

"Tahun ini kebetulan kita sudah menyusun pendaftaran online untuk pencagaran budaya dan harta benda," tuturnya.

Kongres Kebudayaan Indonesia 2013 akan membahas beragam tema mulai dari kebudayaan berdemokrasi, pengelolaan dan sumber daya kebudayaan, sampai pewarisan kebudayaan. Pembicaranya selain Mendikbud ada pula Menlu, Mendagri, Kepala BPPN, Menparekraf dan perwakilan UNESCO dari Paris.

"Kita ingin ada komitmen tentang konsep keindonesiaan. Dan diharapkan tertuang dalam dokumen-dokumen dan tersalurkan kepada masyarakat," tutup Kacung Maridjan.

(sst/sst)