Tarif Komodo Rp 3,75 Juta Ditunda, Aktivis: Saatnya Libatkan Masyarakat

Kenaikan tarif masuk Rp 3,75 juta ke Taman Nasional Komodo resmi ditunda. Aliansi Labuan Bajo Menggugat berharap ada diskusi dengan masyarakat dalam masa penundaan itu.

Mahasiswa dan aktivis NTT di Jakarta yang tergabung dalam Aliansi Labuan Bajo Menggugat menggelar unjuk rasa yang ditujukan pada Kemenparekraf. Aksi dilakukan sebagai wujud protes naiknya tarif masuk TN Komodo menjadi Rp 3,75 juta.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi NTT sudah menyampaikan penundaan kenaikan tarif itu sampai 1 Januari 2023. Menanggapi hal ini, Koordinator Lapangan Aliansi Labuan Bajo Menggugat, Martinus Soni Candra, berharap masa penundaan itu benar-benar dimanfaatkan untuk berdiskusi dengan masyarakat. Jangan cuma sekadar menunda tanpa penyelesaian.

"Harus ada keterlibatan masyarakat Komodo dan Labuan Bajo agar ada keterbukaan. Ada sumbangsih masyarakat dan aktivis dalam merancang harga tiket," kata Martinus kepada detikTravel, Senin (8/8/2022).

Diskusi yang diharapkan terjadi juga harus berdasarkan data dan melibatkan berbagai aspek. Selama ini, alasan pemerintah menaikkan tarif masuk TN Komodo Rp 3,75 juta menitikberatkan pada konservasi.

"Kita berharap ketika menunda ada proses melibatkan pelaku pariwisata dan masyarakat suku Atamodo. Ketika itu berasaskan pada keadilan, melibatkan seluruh kelompok dalam pengelolaan pariwisata kita kemudian berlandaskan nilai sosiologis, ekologis dan kosmologis bagaimana orang Atamodo memandang komodo itu sendiri, saya kira tidak ada perdebatan dan pertentangan. Jadi pemerintah harus terbuka pada konsep pengelolaan pariwisata," kata Dinamisator Gerakan Aliansi Labuan Bajo Menggugat, Ano Leonardo Panjaitan.

Sementara itu, menurut Martinus dan Ano, konservasi yang selama ini digaungkan pemerintah juga tak tampak di TN Komodo. Mereka bilang, pembangunan di TN Komodo saat ini malah tak sesuai konservasi.

"Kita melihat pembangunan yang disampaikan pemerintah tidak sesuai dengan harapan masyarakat maupun teman-teman pelaku pariwisata. Pembangunan berbasis konservasi tapi kita lihat di TN Komodo jauh dari konservatif. Di Pulau Komodo terjadi penggeseran masyarakat dan mereka mencoba merusak, menggali, menggusur lahan yang ada di Pulau Komodo," kata Martinus.