Environment Sustainability Indonesia Buruk, Menpar Mau Perubahan Drastis

Jakarta - Dalam hal Environment Sustainability, Indonesia duduk di peringkat 131 dari 136 negara di dunia. Menpar menilai harus ada perubahan drastis.

Indonesia ingin memperbaiki peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) atau Indeks Daya Saing Pariwisata yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF), dari peringkat 42 ke peringkat 30 pada 2019 mendatang. Salah satu komponen TTCI yang ingin diperbaiki adalah soal Environtmental Sustainability.

Tonton juga video: 'Saat Menteri Pariwisata Samakan Indonesia dengan Penjual Pulsa'

[Gambas:Video 20detik]

Peringkat Indonesia sendiri terbilang buruk untuk komponen tersebut. Tahun 2017 peringkat Indonesia ada di rangking 131 dari 136 negara dunia. Sementara di tahun 2015, peringkat Indonesia ada di rangking 134 dari 141 negara.

Indonesia sendiri menargetkan naik peringkat 128 di tahun 2019. Tapi Menteri Pariwisata Arief Yahya menilai target ini jauh dari harapan. Dia ingin ada lonjakan dan perubahan yang drastis.

"Kalau untuk alam, dan budaya saya tidak takut. Kita selalu Top 20. Kalau untuk ini (Environtment Sustainability) Saya tidak mau kalau target cuma 128. Kapan selesainya?" tegas Arief Yahya dalam paparannya di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona Kemenpar, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Arief pun mencontohkan soal komponen International Openess (Keterbukaan Terhadap Dunia Internasional) yang juga ada di TTCI. Indonesia berhasil naik drastis dari rangking 55 menjadi rangking 17 dunia berkat kebijakan bebas visa.

"Saya buka saja, untuk International Openess, peringkat Indonesia dari 55 loncat ke 17. Kuncinya ada di kebijakan bebas visa. Begitu visa free diberlakukan, ini lompat," ungkap Arief.

BACA JUGA: Gelar ISTA 2018, Indonesia Ingin Jadi Destinasi Berkelanjutan Kelas Dunia

Arief menilai kuncinya ada di regulasi. Meski kewenangan bebas visa bukan berada di kementeriannya, tetapi Arief terus mendorong agar regulasi ini bisa diubah di Kemenkumham.

"Kuncinya ada di regulasi. Kita memilih yang impactnya tinggi. Kalau Instruksi Presiden, Kementerian, atau Peraturan Pemerintah (PP), saya berani. Ubahlah ini agar kita naik. Saya akan fight untuk itu," tutup Arief.


(wsw/krn)