Kemenpar Jadi Kemenparekraf Lagi, Ini Saran buat Wishnutama

Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama sudah ditunggu sejumlah pekerjaan rumah. Yang mendasar adalah soal perubahan nomenklatur kementerian.

Diketahui, perubahan nomenklatur Kementerian Pariwisata ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat Wishnutama mesti segera menyesuaikan struktur organisasi kementerian yang dipimpinnya.

Salah satu pegiat pariwisata, Taufan Rahmadi, menilai penyesuaian struktur organisasi akibat perubahan nomenklatur itu membutuhkan waktu tak sebentar. Ia memberi contoh ketika Arief Yahya, Menteri Pariwisata 2014-2019, harus menyusun ulang organisasi dari Kemenparekraf menjadi Kemenpar.

Baca juga: PR untuk Wishnutama di Lima Tahun Mendatang

"Pak menteri pada saat itu berusaha keras dengan semua jajaran menyusun sebuah nomenklatur yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Hampir dua tahun mengerjakan itu saja," katanya ketika dihubungi via telefon pada Kamis (24/10/2019).

Setelah Kemenpar kembali menjadi Kemenparekraf, Taufan yang juga mantan anggota Tim Percepatan 10 Destinasi Prioritas Kemenpar ini menilai perlu adanya koordinasi lintas kementerian serta akselerasi program-program Kemenpar dengan ekonomi kreatif. Tantangan lainnya adalah koordinasi pemerintah pusat dan daerah.

Baca juga: Menteri Wishnutama Belum Mau Bicarakan Angka

"Setelah nomenklatur di Kementerian Pariwisata itu berubah, ini menginspirasi daerah-daerah lain untuk menyesuaikan itu. Jadi ini akan berubah lagi semuanya, akan jadi panjang. Habis waktu untuk mengurus ini saja," ujar Taufan.

Sehubungan dengan itu, Taufan juga menyarankan bahwa guna mempermudah proses ini pemerintah dapat menaikkan status Kemenparekraf.

Baca juga: Wishnutama: Saya Belum Tahu Banyak, tapi Ingin Tahu Banyak

"Saran saya, Bapak Presiden serius menjadikan pariwisata sebagai prioritas, naikkan status Kementerian Pariwisata tadi. Bagaimana cara menaikkan? Kemenpar harus punya anggaran besar, dia bisa setara dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri. Pariwisata ini jangan setengah hati, punya 10 destinasi prioritas tapi anggarannya tidak prioritas," terangnya.

Taufan menambahkan, Wishnutama sebagai Menparekraf juga harus mengevaluasi dan mendorong peran Direktorat Jenderal (Dirjen) yang selama ini belum maksimal. "Salah satu yang belum digarap maksimal Kemenpar kemarin adalah wisata halal," katanya.

Wisata halal sendiri disebutnya tidak hanya sekedar memastikan makanan halal, tetapi juga termasuk fasilitas seperti kemudahan mengakses tempat ibadah dan tempat menginap yang mampu mengakomodir kebutuhan wisatawan muslim.






(rdy/krs)