Wisata Mati karena Corona, Pengusaha Sewa Motor Dibayangi Tenggat Cicilan

Menurutnya, apabila wabah virus Corona tak juga berhenti bukan tidak mungkin asetnya akan terus berkurang karena ia jual. Karena itu, Kambil berharap agar pemerintah memberi keringanan untuk menunda sementara pembayaran angsuran hingga pandemi berakhir.

"Seperti yang dibilang Presiden katanya ada penundaan tapi kok ini masih dikejar-kejar leasing. Kalau angsuran bisa ditunda kan nggak gitu menyakitkan, karena tidak ada pemasukan juga," katanya.

Gerbang masuk Pantai Parangtritis, Bantul, Yogyakarta sepi. (Pradito Rida Pertana/detikTravel)

"Karena gini mas, kalau angsuran bisa di-pending kan saya tidak perlu jual barang banyak-banyak. Takutnya kalau angsuran tidak di-pending nanti bisa saya jual semua aset saya dan pas selesai (pandemi COVID-19) kita nggak punya apa-apa untuk modal usaha, atau malah jadi tidak punya usaha endingnya," ucapnya.

Pria asal Kecamatan Sewon yang sudah berdomisili di Kecamatan Kretek selama 12 tahun itu menambahkan bahwa pemerintah belum melakukan pendataan terkait penerima bantuan. Menurutnya, hal itu harus dilakukan karena banyak pendatang yang bermukim di kawasan Pantai Parangtritis tidak memiliki pemasukan.

"Sama sekali belum ada (bantuan dari Pemerintah), sampai saat ini belum ada yang dapat, baik itu dari pemerintah dan pihak lain. Yang baru ada itu penyemprotan itu (disinfektan) dan pendataan orang baru yang datang, kalau pendataan untuk bantuan belum ada sampai saat ini," kata Kambil.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bantul, Helmi Jamharis, membenarkan bahwa pemerintah melakukan penutupan tempat wisata di Kabupaten Bantul. Itu sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19 di Bantul.

"Kemarin kami perpanjang (penutupan tempat wisata) di Yogyakarta sampai akhir bulan ini. Jadi, yang ditutup itu semua, baik yang dikelola pemkab maupun yang dikelolanya desa atau kelompok masyarakat semua tutup," kata Helmi.

Pantai Parangtritis Foto: Pradito Rida Pertana/detikSport

"Ya kalau rencana itu (memberi bantuan kepada pedagang di kawasan wisata) sih ada, cuma karena Kabupaten itu kan tidak bisa berdiri sendiri ya, artinya kegiatan terkait dengan situasi dan kondisi seperti ini harus koordinasi dengan Pemda DIY," dia menambahkan.

Helmi menyebut apabila rencana tersebut terealisasi maka pedagang yang merupakan warga asli Bantul mendapat prioritas. Namun, karena saat ini kebijakan terpusat, maka perlu koordinasi dengan Pemda DIY.

"Maka, kami tidak bisa menginformasikan kalau ada kebijakan untuk memberikan jaminan hidup (jadup) atau kompensasi terhadap mereka yang usahanya berhenti karena ada kebijakan penutupan objek wisata. Tapi secara batiniah, pribadi saya itu perlu (ada bantuan untuk pedagang di tempat wisata)," ujar Helmi.