Ada Kampanye #dirumahaja, Kenapa Pemerintah Pusat Tak Larang Mudik?

Yuk ceritain perjalananmu dan bagikan foto menariknya di sini!
bg-escape

Ada Kampanye #dirumahaja, Kenapa Pemerintah Pusat Tak Larang Mudik?

Femi Diah - detikTravel
Senin, 13 Apr 2020 05:49 WIB
Presiden Joko Widodo menghimbau masyarakat Indonesia untuk tidak diperkenankan mudik demi mencegah penularan virus corona (COVID-19).
Ilustrasi mudik lebaran (Antara Foto)
Jakarta -

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, meminta ketegasan pemerintah untuk melarang warga mudik. Sebab, risiko keamanan terlalu tinggi.

Mudik saat virus Corona mewabah menjadi pro dan kontra. Apalagi, merujuk tahun-tahun sebelumnya, lebaran tak lama lagi dan mudik sudah menjadi tradisi pada Hari Raya Idul Fitri.

Tapi, tahun ini situasi yang dihadapi berbeda dengan adanya wabah virus Corona. MUI bahkan telah menyebut mudik menjadi haram saat terjadi wabah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sejumlah daerah juga mulai menutup kawasan untuk meminimalkan penyebaran virus Corona. Pemerintah kabupaten dan kota ataupun provinsi itu bahkan menyediakan tempat karantina bagi pemudik.

Mereka khawatir tenaga medis dan peralatan yang ada di rumah sakit di daerah tak sanggup melayani pasien virus Croona. Selain itu, sejumlah daerah beralasan untuk menjaga suplai pangan sehingga mencoba untuk mengawal petani agar tak terjangkit virus Corona.

ADVERTISEMENT

Tapi, pemerintah pusat tak melarang warga mudik kendati mengampanyekan #dirumahaja. Pemerintah sekadar mengimbau warga agar tak mudik.

Padahal kalau melihat dari penelitian Balitbang Kemenhub, 56% perantau di Jakarta menolak untuk mudik. Sisanya menunggu perkembangan.

Tulus menyebut alasan ekonomi membuat pemerintah tak tegas melarang warga Jabodetabek mudik.

"Pemerintah khawatir enggak akan ada lompatan ekonomi ke daerah saat lebaran. Ini justru menjadi bentuk lari dari tanggung jawab pemerintah," kata Tulus.

"Kalau epincentrum berpindah, tenaga medis tidak mampu menangani, kemudian petani terkena bagaimana? Padahal, mereka garda terdepan kebutuhan pangan. Ini berbahaya sekali," dia menambahkan.

"Pemerintah harus tegas, melarang mudik lebaran karena aspek keamanan masyarakat tidak boleh dikompromikan dengan faktor ekonomi jangka pendek. Pemerintah terlalu banyak komprominya, mitigasi ekonomi lebih dominan dibanding dengan safety-nya. Lagipula, itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah. Saya juga khawatir ada konflik horisontal masyarakat, tidak dterima karena takut terinfeksi," ujar Tulus.




(fem/fem)

Hide Ads