Jokowi Bentuk Badan Otoritas Pariwisata Borobudur

Magelang - Untuk mempercepat pembangunan pariwisata Candi Borobudur, Presiden Jokowi membuat terobosan. Caranya dengan membentuk Badan Otoritas Pariwisata Borobudur.

Berdasarkan press release dari Kemenpar, Sabtu (30/1/2016), Presiden Jokowi berencana untuk membuat Badan Otoritas Pariwisata Borobudur usai memimpin rapat terbatas di Manohara, Kompleks Candi Borobudur.

"Saya minta pengembangan Borobudur ini disiapkan dengan baik, terintegrasi antar kementerian dengan provinsi. Dan baik itu berkaitan dengan aksesibilitas, terintegrasi dengan kawasan wisata yang lain, seperti Prambanan, yang juga warisan budaya," ujar Jokowi.

Meneruskan mandat Presiden Jokowi, Menpar Arief Yahya mengumumkan dan mendukung dibentuknya Badan Otorita Borobudur yang tugas utamanya perbaikan infrastruktur bersama. Misalnya berkoordinasi dengan Men PU-PR soal jalan, akses, tol, jembatan dan lainnya. Secara posisi, Badan Otoritas Borobudur berada di atas manajemen.

"Posisi badan otorita ini di atas manajemen, lebih luas dan memberi keleluasaan untuk bergerak lebih cepat pada manajemen," jelas Arief.

Demi mengejar target wisatawan, Menpar pun tidak ingin berlama-lama. Menpar menyebut bahwa Badan Otoritas Borobudur itu akan efektif berjalan per Februari 2016.

"Karena target wisatawan mancanegara 2 juta, naik 7 kali dari capaian selama ini 250 ribu di 2019. Wisnus selama ini sudah 5 juta dan itu bisa meledak lagi," ucap Arief.

Jika angka itu tercapai, lanjut Menpar, maka akan mendapatkan devisa US$ 2 miliar pada 2019.

"Investasi yang dibutuhkan sekitar Rp 20 triliun. Rp 10 triliun berasal dari pemerintah untuk infrastruktur, sisanya Rp 10 Triliun lainnya dari private sector untuk pembangunan amenitas pariwisata (hotel, restoran, dll)," jelas Arief.

Kemarin Presiden Jokowi juga telah membahas soal pengembangan daerah wisata Borobudur secara terbatas yang dihadiri Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno Marsudi, Menkeu Bambang Brodjonegoro, MenPANRB Yuddy Chrisnandi, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menkominfo Rudiantara, Menpar Arief Yahya, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Kepala Bekraf Triawan Munaf. (rdy/fay)