Industri Pariwisata Minta Pemerintah Kaji Kebijakan Bebas Visa

Jakarta - Pemerintah melalui Menkum HAM Yasonna Laoly mengatakan akan mengevaluasi regulasi kebijakan bebas visa. Pelaku industri pariwisata ikut menyoroti regulasi tersebut.

Sempat beredar kabar, evaluasi kebijakan bebas visa dilakukan akibat masuknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal China. Namun Yasonna membantah hal tersebut

Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Sutrisno Iwanoto mengatakan masalah TKA Ilegal dengan kebijakan bebas visa harus dipisahkan. Sebab, para TKA ilegal itu masuk ke Indonesia bukan menggunakan visa turis.

"Bagi industri pariwisata, bebas visa ini penting untuk mendatangkan wisatawan mancanegara. Kalau masalah TKA ilegal kemarin, visanya bukan visa turis. Prosesnya juga beda dengan visa turis. Visa turis permintaannya juga nggak lama. Di sini paling 2 minggu," ujar Sutrisno saat berbincang dengan detikTravel, Rabu (1/2/2017).

Baca Juga: Menkum HAM Sebut Pemerintah akan Evaluasi Kebijakan Bebas Visa

"Persoalan ilegal worker itu, persoalan lain. Tidak bisa digeneralisir. Mereka ke sini tujuannya bukan wisata tapi kerja," lanjutnya.

Menurut Sutrisno, kebijakan bebas visa memiliki implikasi penting bagi dunia pariwisata Indonesia. Sebab, hal itu akan menarik jumlah wisatawan mancanegara. Ia membandingkan negara-negara yang telah menerapkan kebijakan tersebut seperti Jepang dan Hong Kong.

"Gerakan bebas visa bisa meningkatkan kunjungan wisman ke Indonesia. Sektor pariwisata penting karena dia menyumbang produk domestik bruto 11 persen tahun 2016. Tahun 2017 diperkirakan mencapai 13 persen. Selain itu, tahun 2016 pariwisata menyumbang Rp 172 Triliun. Diperkirakan bisa mencapai Rp 200 Triliun tahun ini," kata Sutrisno.

Pencabutan kebijakan bebas visa juga perlu dipertimbangkan misalnya pasca pencabutan tersebut, sektor pariwisata masih tidak terpengaruh.

"Evaluasi bebas visa bisa berujung pencabutan mungkin negara-negara yang sudah kita berikan bebas visa, tapi kemudian jumlah wisatawan tidak meningkat. Mungkin itu dipertimbangkan kalau mau dicabut. Di negara lain yang menerapkan kebijakan bebas visa, pariwisatanya meningkat luar biasa sekali," jelas Sutrisno. (nkn/krn)