detikFinance
Kamis, 12 Apr 2018 09:50 WIB
TRAVEL NEWS
Mulai Januari 2019, Turis yang Tinggalkan Jepang Harus Bayar Pajak
Johanes Randy Prakoso
detikTravel
Jakarta - Terhitung Januari 2019, pemerintah Jepang akan segera menerapkan pajak atau biaya tambahan bagi turis yang meninggalkan Jepang. Ini alasannya.
Dikumpulkan detikTravel dari berbagai sumber, Kamis (12/4/2018), rencana itu dikeluarkan oleh Parlemen Jepang pada Rabu kemarin (11/4) dalam bentuk 'Sayonara Tax' atau pajak keberangkatan seperti diberitakan Straits Times.
Parlemen Jepang akan menerapkan pajak atau biaya tambahan senilai 1.000 Yen (Rp 128 ribu) bagi traveler yang pergi meninggalkan Jepang lewat jalur udara mau pun laut.
Peraturan baru itu akan berlaku terhitung dari 7 Januari 2019 untuk warga negara asing mau pun Jepang tanpa terkecuali. Hanya saja, pajak tambahan itu tidak berlaku bagi balita di bawah umur 2 tahun dan penumpang transit di bawah 24 jam.
Sebelumnya, pemda Tokyo dan Osaka juga mengenakan biaya tambahan antara 100 hingga 300 Yen per malam bagi traveler yang menginap di Tokyo dan Osaka.
Jepang pun bukan menjadi negara pertama yang menerapkan pajak keberangkatan itu. Negara seperti Amerika Serikat, Australia dan Korea Selatan sudah lebih dulu melakukannya.
Mendapati aturan baru tersebut, sejumlah maskapai hingga operator tur akan membuat sejumlah penyesuaian bagi para pelanggannya. Salah satunya adalah All Nippon Airways (ANA).
"Kami akan coba mengukur seberapa besar perubahan ini," ujar perwakilan dari ANA seperti diberitakan Nikkei Asian Review.
Sedangkan dari operator tur Hankyu Travel International, mereka akan memisahkan biaya pajak keberangkatan tersebut dari harga paket wisata seperti biaya tambahan di bandara.
Dari pihak pemerintah Jepang, pajak tersebut nantinya akn digunakan untuk meningkatkan infrastruktur terkait wisata sekaligus untuk mempromosikan destinasi di daerah pedesaan Jepang.
Pada tahun 2017, Jepang telah menarik jumlah wisatawan sebanyak 28,69 juta. Naik 19,3 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah itu pun diperkirakan akan semakin meningkat di tahun mendatang.
(bnl/bnl)
Dikumpulkan detikTravel dari berbagai sumber, Kamis (12/4/2018), rencana itu dikeluarkan oleh Parlemen Jepang pada Rabu kemarin (11/4) dalam bentuk 'Sayonara Tax' atau pajak keberangkatan seperti diberitakan Straits Times.
Parlemen Jepang akan menerapkan pajak atau biaya tambahan senilai 1.000 Yen (Rp 128 ribu) bagi traveler yang pergi meninggalkan Jepang lewat jalur udara mau pun laut.
Peraturan baru itu akan berlaku terhitung dari 7 Januari 2019 untuk warga negara asing mau pun Jepang tanpa terkecuali. Hanya saja, pajak tambahan itu tidak berlaku bagi balita di bawah umur 2 tahun dan penumpang transit di bawah 24 jam.
Sebelumnya, pemda Tokyo dan Osaka juga mengenakan biaya tambahan antara 100 hingga 300 Yen per malam bagi traveler yang menginap di Tokyo dan Osaka.
Jepang pun bukan menjadi negara pertama yang menerapkan pajak keberangkatan itu. Negara seperti Amerika Serikat, Australia dan Korea Selatan sudah lebih dulu melakukannya.
Mendapati aturan baru tersebut, sejumlah maskapai hingga operator tur akan membuat sejumlah penyesuaian bagi para pelanggannya. Salah satunya adalah All Nippon Airways (ANA).
"Kami akan coba mengukur seberapa besar perubahan ini," ujar perwakilan dari ANA seperti diberitakan Nikkei Asian Review.
Baca juga: Mengenal 2 Karakter Pemilik Mobil Klasik |
Sedangkan dari operator tur Hankyu Travel International, mereka akan memisahkan biaya pajak keberangkatan tersebut dari harga paket wisata seperti biaya tambahan di bandara.
Dari pihak pemerintah Jepang, pajak tersebut nantinya akn digunakan untuk meningkatkan infrastruktur terkait wisata sekaligus untuk mempromosikan destinasi di daerah pedesaan Jepang.
Pada tahun 2017, Jepang telah menarik jumlah wisatawan sebanyak 28,69 juta. Naik 19,3 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah itu pun diperkirakan akan semakin meningkat di tahun mendatang.
(bnl/bnl)
BERITA TERKAIT
BACA JUGA
detikNews
detikFinance
detikInet
detikNews
detikHealth
detikNews
detikNews
