Selain Turis China, Modus Paket Wisata Murah Pernah Dilakukan Jepang

Jakarta - Praktik menjual murah paket wisata kepada wisman China mendapat sorotan. Modus serupa sebelumnya dilakukan kepada turis Jepang.

Dengan biaya sekitar Rp 2,5-3 juta untuk 4-5 hari para wisatawan ini bisa menikmati paket akomodasi hingga transportasi pesawat dari China ke Bali. Padahal seharusnya rata-rata biaya para turis yang berkunjung ke Bali mencapai Rp 9 juta belum termasuk tiket pesawat.

Kekurangan biaya ini ditutup dari subsidi toko-toko yang dikunjungi para wisatawan tersebut. Bahasa dagangnya, kedatangan para turis ke toko tersebut dihitung per kepala alias perorangan. Sebelum China, rupanya Jepang juga pernah diterapkan sistem penjualan wisata seperti ini.

"Dulu Jepang juga seperti ini, tapi sekarang sudah selesai, ini sekarang China melakukan seperti ini, tentu ada regulasi. Kalau di Thailand itu orang masuk kalau tidak bawa 20 ribu Baht itu nggak boleh masuk," kata Kadis Pariwisata Pemprov Bali Anak Agung Gede Juniartha usai rapat di DPRD Bali, Jl Dr Kusuma Atmaja, Denpasar, Bali, Senin (22/10/2018).

Juniartha menyebut praktik penjualan wisata murah ke turis China bukan hanya dialami Bali, tapi juga provinsi lainnya. Dia berharap pemerintah pusat bisa turun tangan untuk mencari solusi agar bisnis pariwisata Indonesia bisa moncer.

"Kita jalan bersama-sama, yang jelas ini niatnya baik bagaimana kita menyelesaikan itu. Ini kan kejadiannya bukan sekarang saja, tentu ada regulasi yang harus dibuat dan reegulasi ini bukan hanya di Bali tapi di Riau juga, ada seperti ini," katanya.

"Nah kita kan memang, kan nggak bisa Dinas Pariwisata buat seperti itu (regulasi), paling tidak dari pusat. Kejadian ini tidak hanya di Bali saja, supaya tidak terjadi seperti itu ya bagaimana," ucap Juniartha.

Hal senada juga disampaikan pelaku usaha travel dari asosiasi Bali Tourism Board (BTB). Namun, pemerintah Jepang sendiri yang proaktif melarang paket wisata belanja atau shopping tourism untuk menghapus sistem nakal tersebut.

"Jepang juga pernah mungkin 15-20 tahun yang lalu. Bisa (ditangani) karena dilarang pemerintahnya (untuk) no shopping. Jadi pemerintah Jepang sendiri yang mengeluarkan agen sendiri (untuk) kebijakan no shopping jadi travel nggak ada paket shopping. Kalau ada dia melanggar, dicabut izinnya di sana," kata Ketua BTB Ida Bagus Agung Partha Adnyana di lokasi terpisah.

"Kita belajar dari Jepang justru yang keras pemerintah mereka. Pemerintah kita nggak terlalu ini ya, harus dari mereka (China)," sambung Partha.

Dia menambahkan pemerintah China juga sudah melarang praktik jual murah wisata ini dilakukan ke sejumlah negara. Namun, karena di negara-negara tersebut dilarang, para penjual jasa travel itu kemudian lari ke Bali.

"Sistem ini, pertama di China dilarang ke pemerintah China dilarang larinya ke Vietnam, ke Thailand mereka larinya ke Bali. Itu (praktik) jual beli kepala (atau) zero tour fee. Kita hanya kurang ngeh saja," ucap Partha. (sna/fay)