Beberapa perwakilan pengusaha yang hadir dalam rapat gabungan di DPRD Bali mengakui melakukan praktik curang tersebut. Meski begitu, mereka berkomitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku.
"Kemarin sudah ada sidak (ke toko), untuk Mahkota izin-izin sudah lengkap dan barang yg kita jual memang produk dari China tapi ada barang-barang lokal yang kita jual seperti sarung, batik, dan yang lainnya," kata perwakilan dari Mahkota Group saat rapat di DPRD Bali, Jl Dr Kusuma Atmaja, Niti Mandala Renon, Denpasar, Rabu (31/10/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perusahaan kita September 2018 baru mulai beroperasi dan izin memang sudah ada. Perusahaan kita siap ikuti aturan yang digariskan. Bapak-ibu ketua komisi kita siap ditertibkan, kalau kami melanggar siap diarahkan," jelasnya.
Komitmen yang sama juga disampaikan Venus Group. Pihak Venus Group mengaku mendukung untuk perekrutan tenaga kerja lokal.
"Dalam hal ini saya mendukung semuanya apa yang disampaikan komisi I, II, III, IV, karena saya orang Bali dan Bali adalah rumah saya. Dalam perusahaan sendiri saya di unit terdepan untuk menjelaskan perusahaan saya taat aturan yang akan dibuat bapak-bapak terhormat, kami siap mengikuti apapun keputusannya, meski ada implikasi mengurangi (tenaga kerja) kami, kami siap," kata Manajer Operasi Venus Group Viktor.
Viktor mengatakan untuk mendatangkan para wisatawan China ini ada kerja sama yang dilakukan dengan penyedia jasa travel. Meski begitu dia tak banyak bicara soal travel mana saja yang terindikasi nakal.
"Untuk tour guide travel saya nggak berani bilang orang lokal, tapi kalau definisi orang lokal itu orang Indonesia, mereka orang Indonesia," terangnya.
Hanya saja ketika ditanya soal pajak yang disetor dari menjual produk China, para pengusaha ini tak bisa menjawab. "Kalau soal pajak saya nggak paham," ujar Viktor.
Sementara itu, pihak wakil dari Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) mengatakan pihaknya telah melakukan rapat dan menghasilkan sejumlah rekomendasi terkait ini. "Jika bapak berkenan, tanggal 25 kemarin kami sudah menggelar rapat dan menghasilkan kesimpulan sudah bisa melaporkan itu. Kalau berkenan kami akan menyerahkan dokumennya ke bapak," tutur Heri. (ams/aff)
Komentar Terbanyak
Bangunan yang Dirusak Massa di Sukabumi Itu Villa, Bukan Gereja
Brasil Ancam Seret Kasus Kematian Juliana ke Jalur Hukum
Viral Keluhan Traveler soal Parkir Jakarta Fair 2025: Chaos!