KLHK: Penutupan Taman Nasional Bukan Barang Baru

Jakarta - Wacana penutupan TN Komodo selama setahun oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat jadi polemik. Namun, penutupan taman nasional bukan barang baru.

Sebelumnya, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat berencana untuk menutup TN komodo selama setahun dengan alasan konservasi. Ia beranggapan kalau populasi rusa yang terus menurun akibat perburuan liar dapat berlangsung pada habitat komodo, pun arus wisatawan yang kian ramai.

Wacana itu pun lantas membuat masyarakat setempat dan para pelaku wisata kocar-kacir. Pasalnya, pariwisata TN Komodo menjadi sumber kehidupan banyak orang. Namun, faktanya penutupan taman nasional bukan lah barang baru. Hal itu diungkapkan oleh Kabiro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Djati Witjaksono, saat dihubungi detikTravel, Rabu (23/1/2019).

"Pertama bukan hal baru, yang berhak nutup bukan gubernur juga, kewenangannya pusat, otoritasnya di kementerian," ujar Djati.

Djati pun mencontohkan, sejumlah taman nasional pernah ditutup sementara waktu untuk dibersihkan. Contohnya seperti TN Gede Pangrango hingga TN Bromo Tengger Semeru yang populer di kalangan pendaki. Hanya saja tidak sampai setahun penuh.

"Di beberapa kawasan taman nasional lain pun selalu begitu, misalnya abis 17-an Agustus banyak orang mendaki di daerah Gunung Gede Pangrango, Bromo Tengger Semeru banyak sampah. Maka ditutup dulu pengunujung untuk perbaikan habitat biar bagus dan pembersihan sampah-sampah tapi sebatas itu. Gak berarti ditutup total gak boleh ada pengunjung gitu. Ini yang masih belum ada titik temu. KIta masih ingin mendengar apa yang diinginkan pemerintah daerah," papar Djati.

Baca juga: Rencana TN Komodo Mau Ditutup, Ini Kata Peneliti Komodo

Lebih lanjut, setiap taman nasional di Indonesia itu memiliki keunikan masing-masing yang berbeda satu sama lain. Pihak KLHK selaku pemegang kewenangan pun paham betul akan karakteristik masing-masing taman nasional, termasuk juga waktu untuk konservasi.

"Tiap kawasan memang ada masa-masanya gitu. Misalnya pada musim badai angin ribut, banyak pohon-pohon tumbang. Kita gak akan boleh orang naik gunung takut ketiban segala macam gitu," tutup Djati.

Diketahui, pihak KLHK melalui Dirjen KSDAE berencana untuk bertemu dengan Gubernur NTT, pemerintah provinsi daerah serta pihak Kemenpar dalam waktu dekat untuk bicara lebih lanjut. (rdy/aff)