Siapa saja yang Urus Taman Nasional Komodo Selain KLHK?

Jakarta - Sebagai kawasan taman nasional, TN Komodo memang diurus oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tapi tak sendirian, ada kerja sama dengan sejumlah stakeholder.

Dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan, KLHK melalui Balai TN Komodo telah melaksanakan beberapa kerja sama, seperti diungkapkan dalam rilis resmi yang diterima detikTravel, Jumat (25/1/2019). Stakeholder itu antara lain:

a. Dive Operator Community Komodo (DOCK) dalam rangka patroli bersama untuk pengamanan kawasan
b. Komodo Survival Programme dan WWF Indonesia dalam rangka monitoring Komodo dan habitatnya, monitoring sumberdaya perairan, penyusunan master plan wisata, dan master plan pengelolaan sampah
c. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Polres Manggarai Barat dalam rangka patroli gabungan, investigasi kasus pelanggaran lingkungan, serta penertiban senjata api rakitan
d. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, TNI AL, BASARNAS, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat serta masyarakat dalam rangka penanggulangan sampah di dalam kawasan TN Komodo
e. PT PLN (Persero) dalam rangka pembangunan infrastruktur listrik di 3 desa dalam kawasan TN Komodo
f. Kemenko Maritim dalam rangka promosi dan pelatihan.

Baca juga: Pertimbangan KLHK Jika Harus Menutup Taman Nasional Komodo

Kini, setelah ramai kabar kenaikan tiket masuk TN Komodo, Gubernur NTT Viktor Laiskodat ingin menutup destinasi tersebut selama 1 tahun. Tak bisa dipungkiri, kalau pesona Varanus komodoensis atau komodo menjadi salah satu daya tarik wisatawan dan menyadari hal tersebut, Gubernur NTT berkeinginan untuk memaksimalkan taman nasional yang berada di daerahnya tersebut.

Polemik tersebut pastinya bakal berpengaruh juga kepada para stakeholder di atas. Kita tunggu saja kelanjutan wacana itu.



Saksikan juga video 'Dear Pelancong, Taman Nasional Komodo Akan Tutup Setahun':

[Gambas:Video 20detik]

(msl/fay)