Denpasar - Rencana pengesahan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) ternyata punya efek samping terhadap dunia pariwisata. Turis jadi takut liburan ke Bali.

Rencana disahkannya Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) membawa dampak yang negatif terhadap dunia pariwisata. Ada pasal-pasal di dalam revisi ini yang berpotensi bisa menjerat wisatawan asing yang liburan ke Indonesia.

Aturan tersebut salah satunya termuat dalam Pasal 417 ayat (1) RUU KUHP yang berbunyi:

(1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II.

Ada juga Pasal 419 yang memicu perdebatan. Pasal itu berbunyi:

Pasal 419
Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Baca juga: Terkait Kebakaran Hutan, Apa Dampak Pada Pariwisata?

Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menyebut sudah banyak wisatawan asing yang jadi membatalkan kunjungannya ke Bali.

"Saat ini sudah ada beberapa negara yang memberikan warning kepada warganya untuk tidak berpergian ke Indonesia termasuk Bali, dan hal tersebut menyebabkan banyak wisatawan yang batal melakukan perjalanan ke Bali. Ini tidak akan kita biarkan berlarut-larut karena bagaimanapun juga Bali sangat bergantung terhadap iklim pariwisatanya," kata pria yang akrab disapa Cok Ace ini dalam keterangannya, Selasa (24/9/2019).

Negara-negara seperti Australia memang sudah menerbitkan peringatan alias Travel Advice kepada warga negaranya yang liburan ke Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan pemberitaan media asing yang memunculkan isu kontroversial ini.

Baca juga: Karhutla di Indonesia, Media Asing Ini Sebut-sebut Bali

Cok Ace pun menghimbau agar para wisatawan dan para pelaku usaha pariwisata untuk tetap tenang dan menjalankan aktivitas wisata seperti biasa.

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan hari ini DPR melalui forum Badan Musyawarah (Bamus) kemarin dan forum lobi hari ini sepakat menunda pengesahan RUU KUHP.

"Karena ditunda, DPR RI bersama pemerintah akan mengkaji kembali pasal per pasal yang terdapat dalam RUU KUHP, khususnya yang menjadi sorotan publik. Sambil juga kita akan gencarkan kembali sosialisasi tentang RUU KUHP, sehingga masyarakat bisa mendapatkan penjelasan yang utuh, tak salah tafsir, apalagi salah paham menuduh DPR RI dan pemerintah ingin mengebiri hak-hak rakyat," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulisnya.




Simak Video "Jangkrik Aduan, Denpasar, Bali"
[Gambas:Video 20detik]
(wsw/wsw)