Komisi X DPR Beri Masukan Wisata di Candi Borobudur

Magelang - Rombongan anggota Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Rombongan ini pun memberi sejumlah masukan.

Dalam rombongan Komisi X DPR RI yang ikut dalam kunker spesifik ini antara lain Rano Karno, Putra Nababan, Sudewo, Bisri Romly, Debby Kurniawan, Ledia Hanifa Amaliah, Tina Nur Alam, dan lainnya. Rombongan itu diketuai Abdul Fikri Faqih.

Baca juga: Siap-siap Nantikan Borobudur yang Lebih Cantik

Kunjungan spesifik tersebut terkait dengan penetapan Borobudur sebagai salah satu destinasi super prioritas. Untuk itu rombongan melakukan kunjungan di sekitar Candi Borobudur mulai dari gerbang masuk di kawasan Palbapang, Taman Rekreasi Mendut, Taman Anggrek, Pasar Hewan Borobudur, Lapangan Kujon hingga di Candi Borobudur.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih (Eko Susanto/detikcom)

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengatakan, kunjungan spesifik tentunya belanja masalah, nantinya pemecahannya tidak bisa langsung menjadi rekomendasi di Magelang. Jika nantinya, permasalahan Borobudur tersebut perlu dilakukan panja (panitia kerja), untuk membahasnya.

"Ya nanti akan kita bedah di Komisi X juga. Kunjungan spesifik kan tentunya belanja masalah, nanti tentu pemecahannya tidak bisa kemudian langsung jadi rekomendasi di sini. Kalau perlu kita panja, panjakan, kita panja khusus untuk membedah masalah ini. Jadi mungkin kasih waktu satu atau dua bulan panjanya, satu masa sidang, satu atau dua masa sidang, maksimal dua masa sidang. Kemudian nanti bisa memberikan rekomendasi yang utuh, jadi tidak sepotong-sepotong," katanya di kantor Pemkab Magelang, Jumat (22/11/2019).

Borobudur merupakan satu dari lima destinasi super prioritas. Sedangkan empat lainnya yakni Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Untuk Borobudur, jumlah kunjungan wisatawan ditargetkan naik dari tahun sebelumnya.

Baca juga: Jalan-Jalan ke 5 Destinasi Super Prioritas, Ada Apa Saja?

"Ini (Borobudur) kan satu dari 5 destinasi super prioritas yang tentu tidak boleh lagi seperti periode kemarin. Yang sudah 10 prioritas destinasi wisata, tetapi juga tidak tercapai wisatawan mancanegara, sementara ada hal-hal lain yang lebih teknis yang harus kita selesaikan," ujarnya.

"Tadi misalnya, kita ini khusus di Borobudur ini. Ternyata, sinkronisasi, koordinasi dan sinkronisasinya riil agak susah ini. Satu, Badan Otorita Borobudur, kemudian Badan Pengelola yang belum terbentuk juga sampai sekarang sehingga pemerintah daerah dan masyarakat belum merasa terlibat. Kemudian, ada BUMN yang mengelola yaitu PT TWC, kemudian Kementerian Pariwisata ke bawah koordinasi dengan Pemda dalam hal ini SKPD-nya yang namanya Dinas Pariwisata. Nah, itu satu tentang pengelolaan, kelembagaan, kemudian kedua tentang konservasi. Jadi ini, memang ada dua kubu, jadi satu kalau memperhatikan warning-warning dari UNESCO misalnya maka kalau kemudian terlalu banyak yang datang ke Borobudur ini akan menimbulkan kerusakan," ujar dia.

Rombongan anggota Komisi X DPR RI (Eko Susanto/detikcom)

Birokrasi yang masih tumpang tindih dan belum satu pintu dianggap oleh Komisi X DPR sebagai salah satu permasalahan Borobudur yang harus segera diselesaikan. Pemeliharaan dan konservasi Candi Borobudur pun tak kalah penting.

Selain mengenai konservasi, satu hal lagi mengenai Candi Borobudur sebagai destinasi wisata. Untuk itu, sebagai objek wisata tentu segi pemanfaatan. Di mana diharapkan keberadaan sebagai destinasi pariwisata dapat memberikan dampak kesejahteraan bagi warga masyarakat sekitarnya.

"Sementara di satu sisi, pariwisata tentu pemanfaatan. Jadi secara ekonomi bagaimana memberikan pemanfaatan, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya dan seterusnya. Ini harus didiskusikan dengan baik, kemudian nanti kalau dikaitkan dengan regulasi. Regulasinya juga ada UU tentang pariwisata, UU tentang Cagar Budaya, UU tentang Kemajuan Kebudayaan," tuturnya.

Baca juga: Mata Langit, Tempat Lihat 6 Gunung dan 20 Desa di Borobudur

Untuk itu, dibutuhkan sinkronisasi dari semua stakeholder terkait untuk memajukan pariwisata Candi Borobudur. Apabila sudah jelas, barulah Candi Borobudur bisa memberi manfaat secara maksimal dan sustain.

"Ini juga harus disinkronisasi karena ternyata tadi, UU Cagar Budaya saja Pasal 97 yang harus membentuk Badan Pengelola, itu juga belum dilaksanakan di samping UU itu ternyata sampai sekarang belum ada aturan pelaksanaannya PP-nya yang maksimal menurut UU tentang pembentukan peraturan perundangan kan maksimal 2 tahun. Ini sudah 2010 sampai 2019, sekarang sudah 9 tahun, tapi masih belum ada. Nah inilah problematika yang harus diselesaikan, tentu kita tidak bisa menyelesaikan semuanya di sini (Magelang), tetapi ada beberapa hal klarifikasi-klarifikasi yang nanti kalau memang kita mau mempercepat atau mendesak ini supaya lebih bermanfaat, tapi tidak merusak, sustainable misalnya, maka berarti kita harus duduk bareng lagi, tentu tidak di sini, tidak di Magelang, mungkin di Jakarta," tutupnya.





(rdy/rdy)