Peraturan untuk Turis Nakal di Bali Rampung Tahun Ini

Jakarta - Berbagai kelakuan turis nakal di Bali akan diatur dalam peraturan daerah (perda) terbaru. Kapan bisa disahkan?

Tingkah turis nakal yang meresahkan masyarakat di kawasan wisata Bali akan diatur dalam peraturan daerah (perda) tentang pariwisata. Bulan Oktober 2019 lalu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan bahwa pihaknya sedang menyusunnya. Peraturan tersebut akan berisi beragam etika dan larangan yang harus ditaati turis selama di Bali.

"Ya kita mengarah ke sana. Target di eksekutif Desember ini selesai, tentang kualitas penyelenggaraan kepariwisataan Bali sekarang hampir selesai draft awalnya, tinggal diskusi lagi," katanya.

Lantas bagaimana kelanjutan nasib perda tersebut?

Dihubungi detikcom via telepon pada Jumat (3/1/2020), Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Bali, Putu Astawa mengatakan kalau pembahasan perda ini akan segera dirampungkan dan diserahkan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama.

"Dalam tahun ini segera jadilah perda itu," kata Putu.

Baca juga: Dosa Turis di Bali: Jadi Pencuri

Putu menjelaskan, perda ini nantinya juga akan mengatur mengenai destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan dalam bidang pariwisata.

"Akan diatur dalam perda apa produknya, bagaimana pelayanannya, serta pengelolaannya itu seperti apa. Hal-hal seperti itu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan dan meningkatkan kualitas pariwisata Bali," ujarnya

Perda ini telah dinanti-nanti untuk disahkan mengingat kejadian yang melibatkan turis nakal kerap terjadi di Pulau Dewata itu. Tingkah turis mulai dari mabuk, melecehkan tempat ibadah, sampai mencuri telah merugikan masyarakat Bali.

Baca juga: Lagi-lagi Bule Mau Jadi 'Jagoan' di Bali

Praktisi dan pemerhati pariwisata Bali, Puspa Negara juga mengatakan, Bali bisa menjadi contoh bagi destinasi wisata lainnya bila mereka berhasil menerapkan peraturan tersebut.

Selain pentingnya regulasi yang jelas untuk turis asing, Puspa Negara menegaskan pentingnya monitoring dan evaluasi dalam mengelola wisata.

"Nantinya itu bisa memperkuat sistem dan tata cara pengamanan," katanya pada detikcom belum lama ini.

Sampai saat ini, pemerintah Bali berusaha mencegah terjadinya berbagai aksi merugikan yang dilakukan turis melalui kerjasama dengan berbagai pihak seperti kepolisian, imigrasi, sampai masyarakat.




(aff/aff)