Keris milik pahlawan nasional Pangeran Diponegoro telah dikembalikan ke Indonesia dari Belanda. Keris itu diserahkan Raja Belanda kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Keris Pangeran Diponegoro dipajang di ruangan Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/3/2020). Seusai memberikan pernyataan bersama, Jokowi dan Raja Belanda Willem melihat keris yang disimpan dalam kotak kaca tersebut.

Jokowi dan Raja Willem kemudian berfoto bersama dengan latar keris Pangeran Diponegoro. Keris tersebut kini resmi diterima pemerintah Indonesia.

Dilansir dari situs resmi pemerintah Belanda, Senin (9/3), keris berwarna hitam dengan ukiran berlapis emas itu sempat dikabarkan hilang. Keris tersebut berhasil diidentifikasi setelah dilakukan penelitian oleh Museum Volkenkunde, Leiden.

Foto: Andhika Prasetia/detikcom

Keris itu telah diserahkan pemerintah Belanda kepada Duta Besar Indonesia I Gusti Agung Wesaka Puja pada hari Selasa (10/3/2020).

"Saya bahagia bahwa penelitian mendalam ini, yang diperkuat ahli Belanda dan Indonesia, menjelaskan bahwa ini adalah keris yang dicari-cari selama ini. Sekarang keris ini dikembalikan ke negeri asalnya: Indonesia," ujar Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Inggrid van Engelshoven.

Pada tahun 1975, sebuah komite ahli Belanda dan Indonesia membuat perjanjian tentang transfer ke Indonesia benda-benda budaya yang berkaitan dengan orang-orang penting secara historis. Dalam konteks ini, berbagai benda oleh Pangeran Diponegoro kembali pada akhir 1970-an, seperti tombak dan pelana.

Foto: Andhika Prasetia/detikcom

Tetapi keris yang dimaksud sudah hilang pada saat itu dan karena itu tidak dapat dikembalikan. Atas dasar perjanjian 1975, Menteri Van Engelshoven telah memutuskan untuk memindahkan keris, yang merupakan bagian dari Koleksi Seni Nasional Belanda, ke Republik Indonesia.

Mengingat perjanjian yang dibuat pada tahun 1975, penanganan kasus ini adalah khusus dan terpisah dari pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan koleksi kolonial dan Komite Koleksi Kolonial Nasional di bawah Dewan untuk Budaya. Saran komite akan dipublikasikan pada bulan Oktober.