Kata Komisi X DPR RI & ASITA Soal Kartu Pra Kerja

Program Kartu Pra Kerja andalan pemerintah untuk membantu rakyat tak terkecuali pelaku pariwisata turut dikritisi. Salah satunya dari Komisi X DPR RI dan ASITA.

Kesaktian Kartu Pra Kerja yang merupakan program pemerintah di bawah Kementerian Tenaga Kerja ini pun turut dibahas dalam Webinar Bincang Bisnis ASITA (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia), Sabtu (25/4/2020). Turut hadir juga Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda yang membawahi bidang pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga.

Sebelumnya seperti diketahui, program Kartu Pra Kerja ditujukan untuk membantu segenap masyarakat yang terdampak corona. Contohnya seperti korban PHK, pekerja yang dirumahkan, pekerja yang tidak menerima upah atau gaji penuh, serta pekerja harian yang terdampak usahanya.

Diketahui, program tersebut menyasar sekitar 5,6 juta anggota masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 20 triliun. Dijelaskan oleh Huda, jumlah yang banyak itu turut menyasar para pekerja industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak corona.

"5,6 juta tadinya cuma buat yang di-PHK saja. Setelah itu Kartu Pra Kerja dipisah jadi tiga konsentrasi, yang diputus PHK, para pelaku pariwisata termasuk di dalamnya pelaku kebudayaan, pekerja seni, pariwisata dan ekonomi kreatif. Ketiga adalah UKM dan koperasi. Tiga ini yang akhirnya dapat kuota sendiri. Tinggal progresnya," terang Huda.

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda. Foto: Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda (Azizah/detikcom)

Dilihat detikcom dari situs Kementerian Tenaga Kerja, para peserta program Kartu Pra Kerja akan mendapat pelatihan online dari Mitra Platform Digital Resmi beserta insentif berupa uang tunai dengan total uang senilai Rp 3.550.000.

Hanya bagi para pelaku pariwisata yang dapat dikatakan sudah piawai di bidangnya, pelatihan online yang ditawarkan pemerintah dikritisi oleh Huda dan para pelaku pariwisata.

"Kami memang sempat debat Kartu Pra Kerja juga dengan Pak Hariyadi (Ketum PHRI), minta yang latihannya dihapus. Terkait latihan ini masih kontroversial, semoga pemerintah bisa merevisi terkait pelatihan online ini," ujar Huda.

Kartu Pra Kerja (Luthfy Syahban/Tim Infografis)

Secara teknis di lapangan, Komisi X DPR RI dan Kemenparekraf telah melakukan pembicaraan soal Kartu Pra Kerja ini. Komisi X DPR pun kini tengah memantau pelaksanaan dari program itu. Hanya di kalangan pelaku pariwisata, tak sedikit yang mengeluhkan soal lambatnya program tersebut.

"Di luar efektif atau tidaknya Kartu Pra Kerja, kami melihat opsi bahwa Kartu Pra Kerja jadi program sosial safety net. Delay ini terjadi di semuanya. Teman-teman yang kena PHK yang diurus Kementerian Tenaga Kerja juga sama, delay juga. Karena itu target pada tahap awal yang terverifikasi sampai 1 juta. Kabar terakhir baru 200 ribu yang dapat dari target 1,5 juta di tahap pertama. Di bidang utama dari mas Teten dapat kendala yang sama," ujar Huda.

Huda pun menyadari kekurangan dari pelaksanaan program Kartu Pra Kerja di lapangan, khususnya untuk teman-teman di industri pariwisata. Ia pun berharap ada progress yang baik ke depannya.

"Ini bukan dalam rangka membenarkan delay ini, tapi kita berharap ada progress lebih baik untuk minggu-minggu ini supaya data yang dikumpulkan teman-teman ASITA dan mungkin teman-teman lain yang belum memberikan data pekerja yang dirumahkan karena COVID-19 ini bisa didorong lagi dengan bantuan khusus kuota bagi Kemenparekraf," terang Huda.

Lebih lanjut, Koordbid Litbang dan SDM di DPP ASITA, Masrura Ram Idjal juga ikut memberi masukan seputar Program Kartu Pra Kerja. Diakuinya, program itu masih sulit dijangkau teman-teman ASITA di pelosok Indonesia.

"Kami diharuskan mendaftar lagi di web Pra Kerja. Teman-teman ketika mendaftar mengalami kesulitan mendaftar gara-gara salah foto selfie, nggak diterima harus diulang, Kita berpikir tadinya masukin data langsung ke Kemenparekraf langsung di-approve, tapi tidak begitu. Kami khawatir teman-teman di daerah. Banyak sekali teman-teman kita," terang Masrura.

Pendaftaran Kartu Pra Kerja oleh para pelaku pariwisata di daerah kerap diwarnai oleh sejumlah kesulitan teknis seperti perkara foto dan koneksi yang terbatas.

Untuk diketahui, setiap peserta yang berhasil lolos mengikuti pelatihan Pra Kerja akan mendapatkan dana sebesar Rp 3,55 juta selama 4 bulan. Dana ini untuk membayar pelatihan dan membeli sembako.

Video: Kemendikdasmen Bahas Sertifikasi Rp 2 juta untuk Guru

Video: Kemendikdasmen Bahas Sertifikasi Rp 2 juta untuk Guru