Welcome d'travelers !

Ayo share cerita pengalaman dan upload photo album travelingmu di sini. Silakan Daftar atau

Minggu, 09 Agu 2020 18:07 WIB

TRAVEL NEWS

Gedung Perundingan Linggar Jati Belum Dibuka untuk Wisatawan

Bima Bagaskara
detikTravel
Gedung Perundingan Linggarjati
Gedung Perundingan Linggar Jati (Foto: Bima Bagaskara/detikcom)
Kuningan -

Beberapa lokasi wisata di Kabupaten Kuningan mulai dipadati pengunjung. Namun berbeda, keramaian tidak tampak di lokasi wisata Gedung Perundingan Linggarjati.

Berlokasi di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, suasana sepi masih terlihat di sekitar area bangunan cagar budaya tersebut. Selain karena masa pandemi COVID-19, pihak pengelola juga belum memperbolehkan pengunjung masuk ke dalam gedung bersejarah itu.

Gedung Perundingan LinggarjatiGedung Perundingan Linggarjati Kuningan masih terpantau sepi Foto: (Bima Bagaskara/detikcom)

"Untuk pengunjung belum boleh masuk ke dalam gedung. Jadi pengunjung hanya di luar saja," kata Udi salah seorang petugas di wisata Gedung Perundingan Linggarjati saat ditemui Sabtu (8/8/2020).

Udi juga menjelaskan belum tahu persis kapan pengunjung diperbolehkan masuk ke dalam gedung perundingan. Pihaknya sampai saat ini masih menunggu izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.

Gedung Perundingan LinggarjatiGedung Perundingan Linggarjati Kuningan masih terpantau sepi Foto: (Bima Bagaskara/detikcom)

Sepinya tempat bersejarah itu dari kunjungan wisatawan juga membuat pihak pengelola kemungkinan tidak akan memasang ribuan bendera jelang hari kemerdekaan 17 Agustus 2020 nanti.

Biasanya ribuan bendera merah putih dikibarkan di seluruh area Gedung Perundingan Linggarjati setiap tahunnya menjelang HUT Republik Indonesia.

Gedung Perundingan LinggarjatiGedung Perundingan Linggarjati Foto: (Bima Bagaskara/detikcom)

"Kemungkinan tidak ada pemasangan bendera seperti tahun lalu," lanjut Udi.

Gedung Perundingan Linggarjati sendiri merupakan saksi bisu terjadinya perundingan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda pada November tahun 1946 silam. Dalam perundingan itu, Sutan Sjahrir yang menjabat sebagai Perdana Menteri memimpin langsung delegasi Indonesia yang berupaya mengusir Belanda melalui jalur hukum.



Simak Video "BPOM Akan Cabut Izin Darurat Vaksin COVID-19 Jika Terlalu Berisiko"
[Gambas:Video 20detik]
(elk/msl)
BERITA TERKAIT
BACA JUGA