Pemerintah Australia memperketat pengawasan warga yang baru datang dari luar negeri. Mereka yang dikarantina di hotel akan diawasi polisi.
Melansir kantor berita AP, pengawasan polisi bagi warga yang karantina di hotel menyikapi kecerobohan yang ada di Melbourne, negara bagian Victoria. Mereka tak taat pada protokol kesehatan.
Keputusan pemerintah negara bagian Victoria untuk menggunakan perusahaan keamanan swasta sebagai ganti polisi dan militer untuk menegakkan karantina di hotel-hotel Melbourne telah banyak disalahgunakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Orang yang dikarantina tak terkendali. Akibatnya, infeksi virus Corona bangkit kembali dan memburuk di kota kedua terbesar Australia itu.
Penyelidikan tentang program karantina tersebut direkomendasikan oleh laporan tentatif 'kehadiran polisi 24/7 di lokasi di setiap fasilitas karantina'.
Pemerintah menutup Bandara Melbourne untuk kedatangan internasional pada Juli. Lalu ada penugasan pensiunan hakim Jennifer Coate untuk menyelidiki apa yang salah dalam karantina hotel, yang disalahkan atas hampir semua penularan COVID-19 di Victoria.
Coate akan menyampaikan laporan terakhir dan temuannya. Di dalamnya akan dibeberkan siapa yang membuat keputusan untuk menyewa keamanan swasta dan menolak tawaran bantuan militer paling lambat 21 Desember.
Menteri Kesehatan Victoria, Jenny Mikakos, dan pegawai negeri senior, Chris Eccles, keduanya mengundurkan diri setelah penyelidikan mendengar bukti keterlibatan mereka dalam program tersebut.
Victoria menyumbang 819 dari 907 kematian akibat virus Corona di Australia.
Puncak kasus infeksi sejumlah 725 di seluruh negara bagian dalam satu hari di awal Agustus. Victoria pada hari Jumat mencatat hari ketujuh tanpa diagnosis COVID-19 baru.
Dua minggu lalu, Melbourne telah bebas dari lockdown selama 111 hari. Pada hari Jumat, pengadilan tertinggi Australia menguatkan penutupan perbatasan negara bagian dan menolak argumen pengusaha miliarder Clive Palmer bahwa tindakan antisipasi terhadap pandemi itu tidak konstitusional.
Tujuh hakim Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa penutupan perbatasan negara bagian Australia Barat untuk perjalanan yang tidak penting yang diterapkan selama bahaya yang bersifat wabah atau epidemi telah mematuhi konstitusi.
Semua negara bagian dan teritori Australia telah menggunakan pembatasan perbatasan untuk mengisolasi infeksi. Keputusan pengadilan terhadap Australia Barat dapat memengaruhi penanganan pandemi mereka.
Negara bagian itu menutup perbatasannya ke seluruh Australia pada 5 April. Mereka telah mempertahankan pembatasan perjalanan meski tidak mencatat kasus penularan COVID-19 sejak 11 April.
(msl/fem)
Komentar Terbanyak
Bangunan yang Dirusak Massa di Sukabumi Itu Villa, Bukan Gereja
Aturan Baru Bagasi Lion Air, Berlaku Mulai 17 Juli 2025
Brasil Ancam Seret Kasus Kematian Juliana ke Jalur Hukum