Sebuah pulau cantik di Australia menarik hati pengembang dari China. Setelah dijual, warga sana malah diusir pelan-pelan.
Dilansir dari Newsweek, China Bloom pengembang dari China membeli sebuah pulau bernama Keswick. Pulau ini masuk dalam Kepulauan Whitsundays di lepas pantai Queensland, Australia.
Baca juga: Tur Virtual ke Melbourne, Ini Itinerarynya |
Mayoritas Pulau Keswick dinyatakan sebagai taman nasional. Warga di sana kerap menyewakan propertinya untuk wisatawan yang ingin liburan di Keswick.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun kehadiran China Bloom dianggap bermasalah. Menurut klaim warga, para penduduk di sana mulai dilarang untuk mengakses destinasi-destinasi di Pulau Keswick.
Warga dilarang masuk ke pantai, kapal dilarang masuk, bahkan landasan udaranya pun tak boleh diakses. Properti rumah dilarang untuk disewakan untuk wisatawan atau pun diiklankan lewat Airbnb.
Karena tak ada kejelasan, warga menyimpulkan bahwa nantinya pulau tersebut akan dijual kepada turis China.
"Saya tidak menyangka kalau mereka tak menginginkan orang Australia di pulau itu. Saya pikir mereka ingin memiliki pulau ini untuk keperluan pariwisata China," ujar Julie Willis, mantan penduduk di Pulau Keswick.
Willis menceritakan pengalamannya saat mereka diusir. Properti yang sudah mereka sewa selama enam tahun, mendadak harus kosong dalam waktu 3 hari. Tak hanya itu Willis juga harus deposit uang sebanyak USD 70.000 sebagai biaya penggantian kerusakan properti.
"Saya pikir mereka mencoba menghalangi kita untuk membeli properti. Mereka tidak ingin kita di sini," ucapnya.
Menurut juru bicara dari Departemen China Bloom bekerja untuk memperbaiki jalan-jalan di pulau, dermaga kapal dan infrastruktur kelautan.
"Tanggung jawab Departemen adalah untuk bekerja sama dengan kepala penyewa China Bloom dan sub penerima untuk memastikan semua kegiatan yang relevan sesuai dengan persyaratan sewa," tutup juru bicara.
(bnl/ddn)
Komentar Terbanyak
Bangunan yang Dirusak Massa di Sukabumi Itu Villa, Bukan Gereja
Aturan Baru Bagasi Lion Air, Berlaku Mulai 17 Juli 2025
Brasil Ancam Seret Kasus Kematian Juliana ke Jalur Hukum