Wisatawan ke Bali Harus Swab, PHRI Minta Pemerintah Ngobrol Dulu

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) berharap pemerintah dapat mengajak pelaku wisata berdiskusi sebelum membuat aturan. Contohnya soal tes PCR ke Bali yang menimbulkan dampak ekonomi besar.

Ketua PHRI, Hariyadi Sukamdani menyampaikan terjadi ratusan ribu pembatalan perjalanan karena pemerintah mewajibkan wisatawan yang ingin ke Bali harus melakukan tes PCR untuk jalur udara dan tes rapid antigen untuk jalur darat dan laut.

"Sampai dengan tadi malam, terjadi permintaan refund dari pembeli tiket itu sampai 133.000 pax. Dan ini meningkat 10 kali lipat dibandingkan kondisi normal kalau orang meminta refund," kata Hariyadi dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara PHRI dengan AirAsia di Jakarta, Rabu (16/12/2020).

Selain itu, Hariyadi juga menyampaikan, aturan ini akan berdampak pada ekonomi Bali yang ditaksir mencapai Rp 967 miliar. Kondisi ini dinilai akan memperparah posisi Bali yang pada kuartal III pertumbuhan ekonominya sudah minus 12, 28 persen.

"Kami mendukung upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, dengan kita menerapkan protokol kesehatan dan sebagainya. Namun memang ada faktor-faktor lain yang kita harus perhatikan yaitu faktor ekonomi," kata dia.

Menurutnya, momentum keluarnya aturan yang terlalu berdekatan dengan momen liburan telah membuat antusiasme masyarakat jatuh dan berujung pada pembatalan perjalanan ke Bali.

"Kalau ada sosialisasinya tentu kita bisa mempersiapkan dengan baik. Mungkin karena waktu sudah berjalan rasanya agak sulit mengurai kondisi ini karena sudah mendekati akhir tahun dan mood-nya wisatawan domestik ini sudah 'nggak deh'," ujarnya.

Melihat dampak-dampak ini, Hariyadi menyampaikan keinginannya agar di masa depan pemerintah dapat lebih bijaksana membuat keputusan.

Ia juga meminta agar pemerintah mengajak pelaku usaha wisata berkomunikasi terlebih dahulu mengingat mereka menantikan momen libur akhir tahun ini.

"Kita sangat berharap nantinya kami selaku pelaku usaha di bidang pariwisata diajak bicara, pendapatnya bagaimana. Tentu kami akan memberikan pendapat-pendapat yang objektif dan selalu akan memberikan pendapat sesuai fakta dan data yang kami siapkan," harap Hariyadi soal aturan ke Bali harus swab itu.