Strategi BPTJ untuk Atasi Kemacetan Kawasan Puncak

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menghadapi permasalahan kemacetan di Puncak, Bogor, Jawa Barat dengan serius. Beberapa langkah pun mereka telah siapkan.

Terdapat rangkaian kebijakan perkotaan dalam mengurangi kemacetan puncak. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPTJ Kemenhub Polana B Pramesti dalam webinar yang diadakan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melalui Youtube dengan tajuk Puncak, Mengapa Diminati Meski Macet Menanti.

"Hal-hal yang sudah dilaksanakan dalam upaya mengurangi kemacetan yaitu mulai dari sistem one way oleh kepolisian, penyampaian informasi lalu lintas melalui VMS Mobile menjelang exit Cibubur Tol Jagorawi. Juga monitoring lalu lintas di simpang Gadog dan pemasangan perlengkapan jalan di ruas Jl Raya Puncak," ujarnya.

Polana pun memaparkan langkah-langkah yang akan dilakukan BPTJ ke depannya untuk mengurai kemacetan di kawasan Puncak.

"Menambah pemasangan fasilitas perlengkapan jalan. Juga ada usulan kebijakan untuk shuttle bus, pembangunan jalan baru, penataan hambatan samping, sistem ganjil genap, High Occupancy Vehicle (HOV) dan eskalasi tarif parkir kendaraan pribadi dan perpindahan moda," ujarnya.

"Nantinya juga dilakukan push strategy, dimana pemerintah mendorong masyarakat menggunakan bus dengan menerapkan manajemen ruang dan waktu akses kendaraan pribadi. Serta pull strategy dilakukan untuk menarik masyarakat menggunakan bus dengan menyediakan angkutan masal perkotaan," paparnya.

Dalam kesempatan ini Polana mengungkapkan bahwa kemacetan yang timbul saat weekend dan libur di kawasan Puncak karena dominannya kendaraan pribadi.

"Wisatawan dari Jakarta menuju puncak itu banyak menggunakan angkutan pribadi. Hal ini dipersepsikan juga karena tidak adanya layanan angkutan umum dari Jakarta menuju Puncak.

BPTJ pun membuat kebijakan-kebijakan berdasarkan kondisi ini.

"Kita membuat kebijakan dengan prinsip dasar dimana kegiatan ekonomi di wilayah puncak harus tetap dipertahankan. Kalaupun ada pengembangan lebih lanjut harus memperhatikan daya dukung wilayah," ujarnya.

"Teruntuk wisatawan dari Jakarta yang ingin berlibur ke daerah Puncak tidak dihambat, tetapi difasilitasi dengan memperbanyak pilihan moda transportasi," Polana menambahkan.

"Kebijakan dasar yang diterapkan adalah merubah paradigma dari memfasilitasi kendaraan ke memfasilitasi pergerakan orang. Dengan demikian kebijakannya adalah memperbanyak pilihan angkutan umum berkapasitas besar sehingga pengguna kendaraan pribadi dapat beralih ke angkutan yang memiliki kapasitas yang lebih besar," ujar Polana.

Kementerian Perhubungan berharap seluruh komponen yang terlibat bisa bergandengan tangan untuk menyelesaikan kemacetan di Puncak.

"Untuk bisa melaksanakan semua itu kita butuh juga bantuan dari banyak pihak. Bekerja sama dengan kementerian-kementerian, pihak berwenang dan pemerintah daerah," kata dia.