Destinasi Super Prioritas Diminta Ditunda, Ini Jawaban Sandiaga Uno

5 DSP itu adalah Danau Toba, Candi Borobudur, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Mandalika, Nusa Tenggara Barat, serta Likupang.

Beberapa alasan kenapa pemerintah sebaiknya menunda adalah mulai dari bakal lamanya proses pembangunan sampai rendahnya okupansi hotel saat pandemi yang akan menyulitkan investor membangun hotel baru di DSP. Selain itu pemerintah sebaiknya mengucurkan investasi yang lebih rendah di saat pandemi.

Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pada saat yang penuh dengan tantangan ini di samping memastikan protokol kesehatan dan membantu pemerintah menahan laju penyebaran virus Corona, ada beberapa hal yang bisa diselesaikan di 5 DSP dalam waktu yang pendek antara 3-6 bulan.

"Misalnya tentang pemilihan produk ekonomi kreatif, saya selalu bilang, begitu landing di Toba apa yang dipikirkan dari sisi makanan, kalau tarian pasti tari tortor, baju ulos, tapi apa yang jadi produk unggulannya. Ini yang harus kita lakukan sehingga membuka lahan pekerjaan seluas-luasnya, karena sektor (pariwisata) ini membuka lapangan kerja bagi 30 juta," ujarnya kepada detikcom.

Soal investor yang belum tentu meminati pengembangan hotel, menurut Sandiaga, DSP seperti Labuan Bajo sudah ditunjuk sebagai tuan rumah pertemuan G-20 pada tahun 2023 yang pastinya membutuhkan banyak kamar hotel. Dari hitungannya Labuan Bajo bakal membutuhkan 2.000 kamar dan restoran saat menghelat pertemuan G-20 nanti.

"Ini harus kita pastikan sesuai arahan Pak Presiden hotel bintang 4 bintang 5 dibangun dan home stay untuk ekonomi kerakyatan bisa dibuka untuk membuka kesempatan buat pelaku usaha mikro di DSP," ujarnya.

Mandalika pun masih membutuhkan hotel karena jumlahnya masih terbatas di sana. "Di bali mungkin bisa diperlukan tapi di Labuan Bajo sangat diperlukan untuk membangun hotel tapi juga pembangunan manusia dan UMKM-nya bagaimana kita mengembangkan pendekatan pada desa-desa wisata, agrowisata, ekowisata, sport tourism, dan sebagainya," ujarnya.

Selain itu, kawasan DSP tidak berarti merupakan kawasan perhotelan yang mirip Nusa Dua Bali. Pemerintah akan mengembangkan DSP dengan pendekatan yang berbeda di tiap-tiap destinasi dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

"Yang penting berkualitas berkelanjutan, yang berbasis budaya, sehat karena kita di tengah pandemi dan aspek bagaimana mengembangkan kearifan lokal ini akan memerankan peran yang luar biasa," ujarnya.

Meski gercep mengembangkan DSP, Kemenparekraf takkan meninggalkan tempat wisata lain seperti Greater Jakarta, Banten, Bogor, dan tempat lainnya yang menjadi penyumbang wisatawan.

"Jadi menurut saya 5 DSP bisa kita kerjakan dan low hanging fruit seperti Jakarta, Banten, termasuk Puncak, Ancol, BTS (Bromo Tengger Semeru) itu juga bisa kita kerjakan Joglo, Semar dan Batam Belitung, mereka adalah low hanging fruit," ujarnya.

Sandiaga menekankan program DSP adalah program arahan Presiden Joko Widodo yang harus segera diselesaikan.

"Saya menjalankan visi presiden, saya tidak memiliki program lain selain menjalankan visi presiden dan program ini adalah program kementerian ini adalah program Kemenparekraf bukan program Sandiaga Uno, oleh karena itu saya akan menjalankan sesuai visi bapak presiden dan program kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendukung visi pak presiden," ujar Sandi.

Video: Momen Liburan Sandiaga di AS Setelah Tak Lagi Jadi Menparekraf

Video: Momen Liburan Sandiaga di AS Setelah Tak Lagi Jadi Menparekraf