Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa Bali sangat mempengaruhi industri hotel dan restoran. Mereka berharap operasional bisa kembali diperpanjang.
Ketua Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta Sutrisno Iwantono, usai rapat kerja seluruh PHRI wilayah DKI Jakarta, hotel dan restoran merupakan sektor yang paling terpuruk akibat pandemi dan diprediksi paling terakhir pulih dibanding sektor lain.
PSBB ketat yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berlaku mulai 11-25 Januari 2021. Dengan aturan itu jadwal dine in diperketat hanya 25%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, semenjak ada PPKM atau PSBB ketat di Jakarta, jam operasional restoran, serta restoran di hotel semakin dipersempit menjadi pukul 19.00 saja. Iwan berharap pengaturan jam operasional di masa PPKM atau PSBB ketat di Jakarta bagi hotel dan restoran mesti diperlunak.
"Seperti misalnya jam kerja dan prosedur operasi karena hotel dan restoran bukan klaster penularan dan kami jauh lebih disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan dibanding klaster yang lain. Jangan disamakan, jangan one size all, jadi kalau jam 19 tutup akan memberatkan," ujarnya.
Dia menambahkan di Jakarta per tahun 2019 ada 991 hotel yang terdiri dari 397 hotel bintang dan 594 hotel non bintang. "Kalau jumlah restoran akan jauh lebih banyak lagi belasan dan bahkan puluhan ribu yang kondisi sangat sulit," ujarnya.
Dari sisi tingkat hunian hotel, angkanya justru turun selama 5 tahun terakhir ini, dari sekitar 70 persen menjadi sekitar 56 persen. Sekarang banyak hotel yang tingkat huniannya di bawah 25 persen.
"Kami merekomendasikan agar pemerintah membuat program khusus agar wisatawan turis baik asing maupun domestik bertahan beberapa hari di Jakarta sehingga mereka menginap di hotel kita, makan di restoran dan mengunjungi berbagai objek wisata yang ada di Jakarta ini," ujarnya.
(ddn/ddn)
Komentar Terbanyak
Bangunan yang Dirusak Massa di Sukabumi Itu Villa, Bukan Gereja
Aturan Baru Bagasi Lion Air, Berlaku Mulai 17 Juli 2025
Brasil Ancam Seret Kasus Kematian Juliana ke Jalur Hukum