Pemerintah Pusat Larang Mudik 2021, Kadispar NTB Terima tapi Keberatan Juga

Berkaca dari kurva Covid-19 yang belum membaik, pemerintah Indonesia melarang mudik 2021 ini. Kadispar NTB pun memberi masukan.

Melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan larangan mudik lebaran itu pada Jumat (26/3). Warga tidak boleh mudik mulai 6-17 Mei 2021.

"Sesuai dengan arahan bapak Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri yang diselenggarakan 23 Maret 2021 di Kantor Kemenko PMK yang dipimpin Menko PMK serta hasil konsultasi dengan Presiden maka ditetapkan bahwa tahun 2021, mudik ditiadakan," kata Menko PMK Muhadjir Effendy, dalam jumpa pers virtual.

Kadispar NTB Lalu Moh. Faozal memberi tanggapannya saat dihubungi detikTravel, Minggu malam (28/3). Faozal belum mengetahui adanya larangan mudik 2021 itu.

Saat ini, Lombok proaktif untuk mencegah penularan virus Corona. Salah satunya mengawasi penerapan prokes.

"Artinya gini, saya kira domestik mesti didorong. Jangan sampai kita membatasi ruang gerak sementara protokol Covid-19 juga semua sadar, tinggal kita kuatkan saja regulasi kita untuk memperketat protokol Covid-19. Kan perlu juga pariwisata ini hidup dengan domestik ini," ujarnya pada detikTravel via sambungan telepon.

Terkait pelarangan mudik tahun ini, Faozal menyebut akan mengikuti imbauan pemerintah. Namun, memajukan pariwisata Lombok tetap menjadi tugas utamanya.

"Harapan saya staycation itu harus betul-betul, bangga berwisata di Indonesia itu. Ini kan serba dadakan semua aturan. Kalau saya semua lari pada kesadaran pribadi. Kalau kita terlalu defence pada aturan enggak gerak-gerak semua," kata dia.

Video Update Situasi Kasus Covid-19 di Indonesia

Video Update Situasi Kasus Covid-19 di Indonesia