Welcome d'travelers !

Ayo share cerita pengalaman dan upload photo album travelingmu di sini. Silakan Daftar atau

Kamis, 01 Apr 2021 08:45 WIB

TRAVEL NEWS

Perbatasan Negara Boleh Dibuka, tapi Aturan Ini Dinilai Bikin Malas Traveling

Vaksinasi Corona di Bandara Adisutjipto Yogyakarta, Kamis (25/3/2021).
Ilustrasi (Jauh Hari Wawan S/detikcom)
Jakarta -

Berwisata di tengah pandemi bukan hanya soal perbatasan yang dibuka, tapi juga tentang kebijakan karantina yang memadamkan minat traveler bepergian.

Itu dibahas dalam laporan berjudul 'Agoda: Pemerintah di Kawasan Asia harus Menyiapkan Opsi Karantina yang Fleksibel untuk Melengkapi Peluncuran Vaksin' seperti dilihat detikTravel, Rabu (31/3/2021).

Dijelaskan oleh CEO Agoda, John Brown, keinginan traveler untuk kembali berwisata lintas batas disebutnya sudah kembali muncul per Maret 2021 ini. Keinginan untuk berwisata kembali itu muncul seiring dengan program vaksinasi massal.

"Tentu saja ada alasan bagi industri perjalanan di Asia untuk mulai merasa lebih optimistis. Dan, vaksin adalah hal yang sangat penting untuk pemulihan sepenuhnya. Data pencarian Agoda menunjukkan bahwa wisatawan menantikan kembalinya perjalanan internasional dengan dukungan pelaksanaan vaksinasi. Namun, ada hal-hal lain yang harus dilakukan," kata John Brown.

Menurutnya, pelaksanaan vaksin di Asia sedang dimulai, tetapi kecepatan di seluruh wilayah bervariasi. Ini berarti, ekonomi yang sangat bergantung pada pariwisata perlu mempertimbangkan cara untuk mempercepat pemulihan kembali ke kondisi normal.

Pemerintah perlu berinovasi bagaimana pendekatan yang dilakukan terhadap pembukaan kembali perbatasan negara. Pasalnya, perihal perbatasan bukan jadi satu-satunya penghambat traveler kembali bepergian.

Perjalanan internasional akan menghadapi kenyataan baru dengan langkah-langkah terintegrasi untuk memfasilitasi perjalanan yang aman dan bertanggung jawab, mulai dari rapid test, sertifikat kesehatan, paspor vaksin COVID-19 dan lainnya.

"Di masa mendatang, karantina tetap menjadi penghalang bagi perjalanan internasional, sehingga opsi Alternative State Quarantine seperti yang diluncurkan di Thailand dan Hong Kong, mungkin menjadi solusi yang masuk akal sejalan dengan program vaksin. Mitra teknologi korporasi dapat bergerak cepat, dan akan mendukung pemerintah untuk mengelola variabel kompleks yang dihadapi negara-negara," dia menambahkan.



Simak Video "Epidemiolog Soroti Pemerintah soal Penerapan UU Karantina Kesehatan"
[Gambas:Video 20detik]
(rdy/fem)
BERITA TERKAIT
BACA JUGA