Dear Wisatawan, Kalau Liburan Tetap Hati-hati dan Jaga Prokes Ya

Kenaikan angka penularan Covid membuat PHRI Yogyakarta was-was. Mereka himbau lagi para wisatawan untuk tetap jaga kesehatan dan patuhi prokes.

Usai berakhirnya penyekatan sejak 17 Mei silam, pariwisata di DIY berangsur-angsur kembali normal. Bahkan, dari catatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, okupansi hotel bintang tiga ke atas di long weekand mencapai 50 persen.

Tapi kondisi tersebut malah membuat cemas pelaku pariwisata. Apalagi dengan tren kenaikan angka positif Covid-19 secara nasional dan DIY. PHRI mewanti-wanti agar wisatawan tetap menjaga protokol kesehatan (prokes).

"Jangan sampai seperti di Kudus. Karena Yogyakarta adalah daerah wisata yang menggantungkan mobilitas masyarakat," ujar Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono Jumat (11/6/2021) dihubungi wartawan.

Deddy menjelaskan, jika terjadi pelanggaran prokes otomatis ada potensi penularan, kemudian jika banyak berubah menjadi klaster. Kalau sudah klaster dan tracing sulit, berpeluang wisata ditutup.

"Kalau ditutup ya dampaknya kembali lagi seperti awal pandemi dulu. Semua dirugikan, oleh karena kepada pelaku wisata kami minta tegas agar tetap jaga prokes. Begitu pun dengan wisatawan, jika ada yang melanggar, membuka masker atau berkerumun jangan ragu untuk mengingatkan," katanya.

Selama ini penerapan prokes di lingkungan wisata di DIY, lanjut Deddy, sudah cukup baik. Hampir semua tempat wisata dan fasilitas pendukungnya sudah menerapkan CHSE, Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Enviroment Sustainability (Keleatarian Lingkungan).

"Mudah-mudahan grafik kembali turun. Setiap terjadi kenaikan, kami sebenarnya langsung bersiap-siap. Antisipasi saja kalau ada keputusan mendadak," katanya.

Belajar dari larangan mudik, lanjut Deddy, saat itu pemerintah awalnya sempat mengumumkan lampu hijau untuk mudik. Tapi, berubah mendekati hari H, dengan melarang mudik.

"Dampaknya bagi kami langsung terasa. Karena seumur-umur PHRI ada, baru kali ini okupansi hotel hanya 7 persen," katanya.

Padahal saat itu, mereka sudah bersiap menyambut pemudik. Tapi kemudian dengan cepat muncul larangan, menambah kerugian anggota PHRI.

"Makanya, kami mengharapkan pemerintah untuk tidak berubah-ubah membuat kebijakan," katanya.