PPKM darurat dirasa semakin menyudutkan pengusaha perhotelan. Tak hanya itu, aturan ini membuat para pengusaha akomodasi merasa jalan mereka lebih terjal di tahun ini daripada tahun kemarin.
PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) lalu menjabarkan apa yang terjadi di ruang lingkupnya selama lebih dari setahun pandemi. PPKM darurat membuat segala pergerakan tidak maksimal.
Tahun 2021 lebih sulit daripada 2020
"Situasi ini tentu akan menghantam bukan hanya ke dunia usahanya tapi juga kepada tenaga kerjanya. Nah ini tentu kan tidak bisa didiamkan begitu saja," kata Sekjen PHRI, Maulana Yusran, kepada detikTravel lewat sambungan telepon.
"Dunia usahanya juga kewajiban kepada dunia perbankan dan seterusnya kan akan menjadi masalah. Kita kan juga udah pernah punya pengalaman itu di tahun lalu, di bulan Maret April Mei tahun lalu yang akhirnya kondisinya itu justru parah," tambah Maulana.
Meski sempat terjadi peningkatan, namun Maulana menuturkan, tahun 2021 ini memiliki situasi yang lebih berat jika dibandingkan dengan tahun lalu.
"Walaupun apapun yang dikatakan bahwa sudah terjadi pertumbuhan sedikit banyaknya namun ini justru bukan situasi yang sama dengan tahun 2020. Justru situasi yang berat itu di tahun 2021 ini, khususnya di sektor pariwisata karena ada PPKM darurat lagi," kata Maulana.
Tahun 2021 berbagai sektor usaha memiliki banyak keterbatasan dengan kondisi kebiasaan masyarakat juga yang telah berubah. Sehingga usaha untuk bertahan pun lebih sulit dilakukan.
"Situasinya agak berbeda dibanding tahun 2020 karena 2020 masih awal dari pandemi. Sementara tahun 2021 kita sudah lebih dari satu setengah tahun kita menghadapi pandemi dan kondisi sektor usaha hidup dengan segala keterbatasan karena adanya perubahan perubahan atau perbatasan dari mobilitas pergerakan orang," ungkap Maulana.
"Itu yang terjadi, sehingga situasi makin menjadi rumit," sambungnya.
PPKM berdampak se-Indonesia
Adanya PPKM darurat di Jawa-Bali yang di dalamnya mencakup DKI Jakarta akan berdampak ke seluruh Indonesia. PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) darurat mulai 3-20 Juli 2021 diterapkan untuk wilayah Jawa-Bali.
"DKI Jakarta itu sebagai ibu kota negara menjadi satu barometer. Jadi kalau mereka melakukan PSBB atau lockdown dan seterusnya pasti akan berdampak ke nasional," kata Maulana.
Jadi, PPKM darurat ini tak hanya akan berpengaruh pada daerah yang ditetapkan, karena kebijakan tersebut berurusan dengan pemerintah pusat.
Sehingga, PHRI berharap PPKM darurat ini berjalan dengan efektif. Sektor perhotelan dan restoran sudah sangat terdampak oleh COVID-19 yang sudah lebih dari setahun tersebut.
"Walaupun kita bicaranya cuma Jawa-Bali tapi karena ada Jakarta-nya pasti akan berdampak ke nasional semua akan kena. jadi bukan berati yang lain daerah lain nggak kena. Karena ini urusannya udah pemerintah pusat," kata Maulana.
Selanjutnya, karena PPKM darurat hotel dan restoran minta bantuan kompensasi >>>
Simak Video "Video: PHRI Bali Bicara Akomodasi Ilegal di Balik Turunnya Tingkat Hunian Hotel"
(msl/msl)