.webp)
Upload Photo
Write a Story
Vaksin menjadi salah satu harapan untuk berdamai dengan COVID-19. Di Indonesia, hal itu mungkin saja dapat dilakukan di Bali.
Beberapa waktu lalu, negara tetangga Singapura mengumumkan rencananya untuk berdamai dengan COVID-19. Hal itu pun bukan tak mungkin, khususnya melihat gencarnya tingkat vaksinasi di sana.
"Kita memperkirakan sekitar 50% dari total populasi telah menerima vaksin dosis kedua sekitar 26 Juli mendatang," ujar Menkes Ong Ye Kung pada hari Rabu pekan lalu (7/7) seperti dikutip detikTravel dari Nikkei Asia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Per hari Sabtu pekan lalu (9/7), sekitar 69% dari total populasi sebanyak 5,7 juta penduduk telah menerima vaksin dosis pertama. Sedangkan jumlah penduduk yang telah menerima dua dosis vaksin di Singapura disebut telah mencapai 40%.
Berkaca dari Singapura, kita melihat vitalnya vaksinasi dalam upaya hidup damai dengan COVID-19. Adapun di Indonesia, peluang itu dapat terjadi di Pulau Dewata Bali.
 Vaksinasi WNA pemegang KITAS di Sanur, Bali (Foto: I Made Sudana) |
Melihat data dari situs Kemenkes per hari Kamis ini (15/7/2021), Bali tercatat sebagai provinsi pertama di Indonesia dengan tingkat vaksinasi tertinggi.
Tercatat, sekitar 82,95% masyarakat Bali telah menerima vaksin dosis pertama. Sedangkan untuk vaksin dosis kedua, sekitar 23,35% masyarakat Bali telah menerimanya (Data per 13 Juli 2021).
Jumlah itu memang masih lebih sedikit dari pada Singapura, tapi mungkin hanya tinggal perkara waktu saja sampai Bali dapat mencapai posisi yang sama.
Baca juga: Skema Vaksinasi Covid-19 di Wisata Vaksin |
Apabila target vaksinasi itu telah tercapai, bukan tak mungkin kalau pariwisata Bali dapat segera kembali pulih. Dimana mungkin turis bisa segera kembali datang untuk berwisata di Bali.
Kemungkinan bagi Bali untuk hidup damai dengan COVID-19 pun terbilang cukup tinggi. Terlebih, hal itu didukung oleh ketaatan masyarakatnya pada prokes seperti memakai masker di tempat umum dan lainnya.
Hanya per 14 Juli kemarin, Bali mencatatkan 791 kasus infeksi COVID-19 baru. Sekitar 315 pasien sembuh dan 21 pasien meninggal dunia seperti dikutip dari situs Pemprov Bali.
Selanjutnya: Segudang rencana untuk Bali
Di Indonesia, tak dapat dipungkiri kalau Bali adalah primadona pariwisata Indonesia. Pemerintah sendiri telah menyiapkan berbagai cara untuk memulihkan pariwisata Bali di tengah pandemi.
Salah satunya adalah soal wisata vaksin yang beberapa waktu lalu dicanangkan Menparekraf Sandiaga Uno.
 Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: UMN) |
"Diskusi mengenai pariwisata berbasis vaksin ini sudah lama kita lakukan mungkin 2-3 bulan terakhir dan saat rapat internal dengan Bapak Presiden dan beberapa menteri melibatkan juga Pemprov Bali, Bapak Gubernur Bali. Saya menyampaikan bahwa sekarang yang menjadi tren adalah pariwisata berbasis vaksin ada beberapa paket paket-paket wisata ke negara-negara lain sampai paling jauh ke Amerika yang menawarkan wisata dan mendapatkan vaksin berbagai jenis mulai dari Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, paketnya ada yang 14 hari ada yang 21 hari dan beberapa lain sebagainya," kata Sandiaga Uno dalam diskusi Eksklusif bersama 20detik, Kamis (8/7).
Baca juga: Skema Vaksinasi Covid-19 di Wisata Vaksin |
Lalu mengapa Bali menjadi pilihan pertama dalam program pariwisata berbasis vaksin? Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Sandiaga Uno.
"Bali yang sudah menjadi provinsi terdepan dalam pelaksanaan percepatan vaksin dan kedua Bali ini sangat membutuhkan sentuhan dari pemerintah dan masyarakat Indonesia karena Bali ekonomi yang paling terkontraksi secara dalam dari 34 provinsi sudah hampir 5 kuartal Bali mengalami kontraksi -12% berkali-kali dan terakhir di kuartal pertama -9%," kata Sandiaga.
Kemudian, juga ada ajakan program Work From Bali (WFB) hingga penetapan tiga zona hijau (Sanur, Ubud, Nusa Dua) untuk wisatawan yang nantinya datang ke Pulau Dewata.
Komentar Terbanyak
Bangunan yang Dirusak Massa di Sukabumi Itu Villa, Bukan Gereja
Aturan Baru Bagasi Lion Air, Berlaku Mulai 17 Juli 2025
Brasil Ancam Seret Kasus Kematian Juliana ke Jalur Hukum