Presiden Joko Widodo meneken Perpres 15 Danau Prioritas. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pun masuk sebagai anggota dewan pengarah.
Dalam keputusan Perpres 15 Danau Prioritas, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Pengarah. Menurut Menparekraf Sandiaga Uno, Luhut memang sudah mengangkat isu terkait danau prioritas nasional.
"Pak Luhut mungkin semenjak saya bertugas di awal Januari mengangkat isu revitalisasi penyelamatan danau-danau prioritas nasional termasuk juga Danau Toba," kata Sandiaga Uno dalam Weekly Press Briefing dengan Kemenparekraf, Senin (9/8/2021).
Rapat terkait danau prioritas nasional sudah dilaksanakan beberapa kali. Selain dari fungsi ekologinya, danau juga memiliki fungsi tujuan pariwisata, seperti Danau Toba.
"Kita sudah mengikuti beberapa rapat yang sangat rutin mungkin seminggu bisa tiga empat kali untuk penyelamatan danau-danau prioritas ini mulai dari Danau Toba, Danau Maninjau dan ada beberapa danau lainnya," kata Sandiaga.
Di Maninjau, ada beberapa inisiatif yang diambil untuk menghadirkan peluang usaha bagi para nelayan atau pelaku dari perikanan yang bebannya terlalu berat. Keramba jaring apung di Danau Maninjau juga sudah merusak ekosistem.
"Di Maninjau itu keramba jaring apung itu ternyata sudah terlalu banyak dan merusak ekosistem, seperti di Danau Toba, ini kita alihkan kepada usaha-usaha pariwisata," kata Sandiaga.
"Ini akan memberikan satu nuansa mengutamakan keberlanjutan, sesuai dengan pariwisata dan danau-danau tersebut juga memiliki daya tarik wisata dan Ekraf seperti Danau Toba ada ikan mas arsik, Danau Maninjau ada kalau nggak salah ikan bada yang jadi salah satu daya tarik restoran dari Sumbar," ungkap Sandiaga.
Setelah Danau Maninjau, ada juga beberapa danau yang akan dipersiapkan. "Next-nya itu ada beberapa danau yang kami juga diminta sudah mulai menyiapkan dan itu di bawah deputi bidang pengembangan destinasi dan juga infrastruktur," tambahnya.
Simak Video "Video Luhut: Saya Saksi Hidup, Jokowi Tak Langgar Konstitusi Selama Jabat Presiden"
(elk/ddn)