Welcome d'travelers !

Ayo share cerita pengalaman dan upload photo album travelingmu di sini. Silakan Daftar atau

Minggu, 10 Okt 2021 06:41 WIB

TRAVEL NEWS

Mulai Tahun Depan Liburan ke Thailand Bakal Kena Pajak

bonauli
detikTravel
Mulai 1 Juli, Phuket membuka diri bagi turis asing yang sudah menerima kedua vaksin COVID-19 dan berasal dari negara yang berkategori berisiko rendah hingga menengah.
Phuket (Getty Images/Sirachai Arunrugstichai)
` -

Thailand terus putar otak untuk menggenjot pariwisatanya. Terbaru, turis harus membayar pajak wisata saat traveling ke sana.

Dilansir dari Travel Pulse, Pusat Administrasi Situasi Ekonomi Thailand telah menyetujui rencana untuk menerapkan pajak turis senilai 500 baht atau sekitar Rp 200 ribuan.

Kebijakan ini rencananya akan mulai diterapkan pada tahun 2022. Kementerian Pariwisata dan Olahraga dan Komite Kebijakan Pariwisata Nasional menyetujui hal ini.

Tadinya, pajak wisata yang disetujui adalah 300 baht. Namun, kemudian angka itu naik karena adanya perubahan konsep wisata Thailand.

Thailand ingin agar pariwisatanya mulai fokus untuk mengejar pasar berkualitas, bukan kuantitas. Konsep ini sudah mulai bergaung sejak Maret 2020 lalu.

"Tambahan 200 baht akan disalurkan ke proyek-proyek yang diprakarsai oleh sektor swasta atau masyarakat, untuk mengubah operasi mereka agar selaran dengan fokus strategis dana tersebut mengalir pada nilai tinggi dan berkelanjutan," ujar Yuthasak Supasorn, gubernur Otoritas Pariwisata Thailand (TAT).

Pemerintah memperkirakan bahwa dana tersebut akan menghasilkan 5 miliar baht selama tahun 2022, dengan asumsi bahwa negara tersebut melihat sekitar 10 juta kedatangan asing.

Tambahan ini juga dimaksudkan untuk membantu negara merestrukturisasi industrinya dari pariwisata massal ke pariwisata yang peduli lingkungan. Dana ini juga dimaksudkan untuk asuransi anggaran lainnya yang dijalankan oleh pemerintah.

"Proyek-proyek tersebut harus co-creation dan pemerintah harus menggunakan dana untuk mendukung proyek-proyek yang dapat menciptakan dampak ekonomi," dia menjelaskan.

Pemerintah akan mendukung keuangan publik swasta dengan pembagian 50:50, 60:40 atau 70:30, tergantung detail proyeknya. Dana tersebut juga akan menjadi penunjang pemulihan kerugian finansial akibat pandemi serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal jangka panjang.

"Biaya tambahan tidak akan berdampak pada wisatawan, karena kami ingin fokus pada pasar yang berkualitas. Kami berharap dana ini akan mendukung perubahan pariwisata nasional yang menciptakan tempat-tempat yang lebih aman dan bersih," tuturnya.



Simak Video "Indonesia Tak Masuk 46 Negara Berisiko Rendah Menurut Thailand"
[Gambas:Video 20detik]
(bnl/fem)
BERITA TERKAIT
BACA JUGA