Welcome d'travelers !

Ayo share cerita pengalaman dan upload photo album travelingmu di sini. Silakan Daftar atau

Senin, 13 Des 2021 19:19 WIB

TRAVEL NEWS

Omicron Menghantui, tapi Aturan Karantina Masih Pilih-pilih

Tim detikcom
detikTravel
Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai (Sui Suadnyana/detikcom)
Ilustrasi kedatangan internasional (Sui Suadnyana/detikcom)
Jakarta -

Aturan karantina untuk kedatangan internasional kini berlaku 10 hari. Namun, agaknya aturan itu tak berlaku untuk pejabat publik.

Dunia tengah siaga untuk menghadapi varian baru COVID-19 bertajuk Omicron yang kabarnya lebih mudah menular daripada varian delta. Ditemukan pertama kali di Afrika Selatan, varian Omicron juga tengah menyerang Eropa hingga sejumlah negara Asia.

Untuk menahan laju varian baru tersebut, Pemerintah pun menerapkan aturan terbaru kedatangan internasional. Dimana tertuang dalam aturan karantina untuk pelaku perjalanan dari luar negeri tertuang dalam Addendum Surat Edaran (SE) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi COVID-19.

Dalam SE tersebut, turis maupun WNI yang datang dari luar negeri diwajibkan mengikuti karantina minimal 10 hari pasca kedatangan ke Indonesia. Namun, waktu karantina bisa diperpanjang hingga 14 hari bagi yang datang dari negara Afrika seperti Afrika Selatan, Botswana Hong Kong, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Namibia, Eswatini dan Lesotho.

Strips of newspaper with the words Omicron and Covid-19 typed on them. Omicron variant of COVID-19. Black and white. Close up.Ilustrasi Omicron (Getty Images/iStockphoto/Professor25)

Hanya bicara karantina, aturan itu tak sepenuhnya berlaku mengikat untuk semua orang Indonesia. Pasalnya, kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia hingga pejabat publik masuk daftar yang dikecualikan.

Salah satu contohnya adalah Ahmad Dhani, Mulan Jameela dan keluarga yang tidak masuk dalam daftar pengecualian itu. Dimana mereka diketahui menjalani karantina mandiri di rumah usai kembali dari Turki yang disebut sudah ada 6 kasus Omicron di sana.

Hal itu diperjelas oleh Komandan Satgas Udara Covid-19 Bandara Soekarno-Hatta, Kolonel Agus Listiyono. Ia mengatakan, semua anggota DPR sudah mengetahui soal rekomendasi karantina mandiri dari BNPB usai dari luar negeri. Agus menyebut rekomendasi itu diajukan sebelum keberangkatan.

"Tidak Mulan Jameela aja, semua anggota DPR yang dapat rekomendasi ya sudah tahu. Kan sebelum keberangkatan sudah diajukan di BNPB," ujar Agus, kepada wartawan, Senin (13/12/2021).

Agus tidak mengetahui soal kegiatan Mulan Jameela di Turki. Dia hanya menerima rekomendasi dari BNPB soal izin karantina mandiri Mulan Jameela.

Agus menyebut sebelum keberangkatan ke luar negeri, Mulan Jameela sudah diajukan untuk karantina di rumah ketika nanti tiba lagi di Tanah Air. Terkait kabar Mulan Jameela ditemui di sebuah mal, Agus mengatakan sudah bukan tanggung jawabnya.

"Saya tidak tahu ya birokrasi, kalau sudah lepas dari sini itu bukan ranah saya lagi.. setelah itu memang bukan tanggung jawab saya, saya hanya mekanisme di sini," paparnya.

Itu baru dari segi aturan, padahal tak ada juga yang mengawasi perihal masa karantina mandiri di rumah. Di dunia maya sendiri ramai kabar yang mengatakan, bahwa keduanya diduga keluar rumah kurang dari tempo 10 hari.

Terkait hal itu, Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pihaknya akan membahas kabar isu anggota Komisi VI DPR RI Mulan Jameela tak karantina usai dari Turki. Meski belum bicara jauh soal sanksi dari BNPB, Suharyanto sanksi sosial.

"Selama ini tidak ada kok yang melanggar karena kan mereka langsung melaksanakan ketentuan-ketentuan walaupun dikarantina mandiri. Ada kasuistis sih seperti yang viral di media massa, itu kalau ketentuannya kena pasal-pasal belum ada, tapi kan sanksi sosialnya sudah cukup berat, tapi ini pembelajaran ke depan bahwa untuk menetapkan karantina mandiri ini memang betul-betul selektif," kata Suharyanto di kompleks parlemen, Senayan.

Suharyanto mengatakan belum ada rumusan sanksi bagi pelanggar karantina dari luar negeri. Selama ini, kata Suharyanto, belum ada pelanggaran karantina dari pejabat negara.

Selanjutnya: Pengacara Ahmad Dhani Bantah Isu

Selanjutnya
Halaman
1 2
BERITA TERKAIT
BACA JUGA