Menagih Janji Presiden Jokowi untuk Pariwisata Indonesia

Adapun sejumlah infrastruktur transportasi juga telah dibangun di 5 DPSP, yaitu di Danau Toba, pembangunan dan pengembangan Bandara Silangit dan Bandara Sibisa, peningkatan jalur KA Aras Kabu-Siantar, pembangunan lalu lintas jalan, pembangunan angkutan jalan Kawasan Danau Toba, pembangunan transportasi danau sungai penyeberangan, pengadaan jaringan trayek angkutan (7 trayek + 15 bus).

Di Borobudur, pembangunan dan pengembangan Bandara YIA Kulonprogo, Bandara Ahmad Yani, pembangunan jalur KA akses YIA, pembangunan lalu lintas jalan, pembangunan angkutan jalan, pengadaan jaringan trayek angkutan kawasan Borobudur (10 trayek + 25 bus).

Di Mandalika, pengembangan fasilitas Bandara Lombok, pembangunan Terminal Gili Mas Pelabuhan Lembar, pengembangan fasilitas Pelabuhan Gili Trawangan, pembangunan angkutan jalan, pembangunan prasarana darat, pengadaan jaringan trayek angkutan Kawasan Mandalika (4 trayek + 9 bus).

Di Labuan Bajo, pengembangan Bandara Komodo, pembangunan dermaga multipurpose Wae Kelambu, pembangunan kapal bottom glass Katamaran, pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo, pembangunan angkutan jalan antarmoda Labuan Bajo, pengadaan jaringan trayek angkutan Kawasan Labuan Bajo (4 trayek + 9 bus).

Sementara di Likupang, pengembangan Bandara Sam Ratulangi, pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Likupang, pembangunan kapal bottom glass Trimaran, pembangunan lalu lintas jalan, pembangunan angkutan antarmoda, pembangunan transportasi sungai danau penyeberangan, pengadaan trayek angkutan Kawasan Likupang (3 trayek + 4 bus).

Isu-isu yang Belum Terselesaikan di 5 DPSP

Pada rapat koordinasi nasional (rakornas) 5 DPSP yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan disebutkan terdapat 101 isu yang belum diselesaikan terkait percepatan pengembangan 5 DPSP.

Dalam perkembangannya, sebanyak 14 persen isu telah selesai, 55 persen isu sedang berjalan, 18 persen isu masih dalam pembahasan, dan 13 persen isu tertahan penyelesaiannya.

Dalam rakornas tersebut juga disimpulkan bahwa ada tiga faktor utama yang menyebabkan penyelesaian isu tersebut tidak dapat dilakukan di 2021. Di antaranya lantaran lahan yang belum clean and clear, refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19, serta pekerjaan dilakukan secara multiyear.

Fokus pengembangan pada 2022 adalah penyelesaian isu-isu yang masih dalam pembahasan, tertahan, dan melanjutkan tahapan pembangunan yaitu pengelolaan. Oleh karena itu program 2022 agar berfokus pada peningkatan sumber daya manusia, mendorong investasi, dan pengembangan atau pengelolaan dengan prinsip blue, green, dan circular economy.

Selanjutnya: Langkah Pemerintah untuk 5 DPSP