Pemilik Hotel Tolak Aturan Pergub soal Batasan Tarif Hotel

Pemilik salah satu penginapan di Kota Mataram Misbach Mulyadi menolak penerapan Pergub Nusa Tenggara Barat (NTB) mengenai tarif kamar hotel menjelang MotoGP. Dia bilang tarif hotel saat MotoGP Mandalika seharusnya diserahkan pasar.

Pria yang juga anggota DPRD Provinsi NTB itu menilai tingginya tarif penjualan kamar hotel oleh pengelola saat ada acara di besar di sebuah kota merupakan hal wajar.

"Kami tak setuju dengan wacana Pergub itu. Pasti owner akan menolak, dan Pergub itu sia-sia," kata Misbach seperti dilansir dari Antara, Kamis (10/2/2022).

Politisi Partai Golkar ini mengatakan kenaikan harga sewa kamar hotel hanya bersifat sementara. Yakni, selama ajang balap motor paling sip di dunia itu, yakni pada 18-20 Maret 2022.

Dia bilang tarif tinggi menjadi tidak wajar bila meroketnya harga kamar dan sewa kendaraan ini berlangsung lama.

"Hanya tiga hari saat event berlangsung," dia menegaskan.

Dia menilai justru dengan melonjaknya harga sewa kamar hotel saat MotoGP Mandalika itu bisa berdampak kepada pendapatan daerah. Sebab, pajak yang dikeluarkan oleh pemilik hotel ke daerah juga turut naik.

Kenaikan harga kamar ini dicontohkan seperti kenaikan harga cabai rawit, meski mahal tetap masyarakat membelinya.

Senada, pemilik Golden Palace Teddy S. mengatakan sebagai pelaku usaha menolak jika pergub dikeluarkan. Mengenai tarif hotel bukan menjadi domain pemerintah.

"Di mana-mana berlaku hukum pasar, tak dapat dibendung," kata dia.

Teddy mencontohkan event Internasional serupa di Sepang, Singapura, Jakarta, dan Papua tak ada yang meributkan soal harga dan edaran melalui pergub.

Pergub NTB soal tarif hotel itu dirancang oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Langkah itu sebagai upaya agar penentuan tarif hotel tidak semakin liar. Utamanya, saat MotoGP Mandalika dilaksanakan bulan depan.

Video: 3 Kapal Wisata Terbakar di Teluk Kayangan Lombok

Video: 3 Kapal Wisata Terbakar di Teluk Kayangan Lombok