Presiden Jokowi Soroti Kasus Mafia Visa Cepat

Yuk ceritain perjalananmu dan bagikan foto menariknya di sini!
bg-escape

Presiden Jokowi Soroti Kasus Mafia Visa Cepat

Putu Intan - detikTravel
Senin, 21 Feb 2022 21:09 WIB
Visa
Ilustrasi visa. Foto: iStock
Jakarta -

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyebut praktik mafia yang menawarkan visa cepat jadi dengan harga selangit juga disoroti Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah akan menindak tegas pelakunya.

Mafia visa cepat untuk wisatawan mancanegara yang ingin liburan ke Bali tengah ramai dibicarakan. Dengan iming-iming visa cepat jadi, wisatawan harus membayar lebih mahal dari harga normal.

Wakil Gubernur Bali, Cok Ace mengatakan, ia menemukan iklan visa cepat ini di media sosial. Wisatawan harus membayar mulai Rp 4,5-5,5 juta padahal normalnya tak sampai Rp 1 juta.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Awalnya ketahuan di IG dia muncul, di medsos saya juga baca kok. Jadi dia enggak ada yang disembunyikan di medsos, alamat jelas, nomor teleponnya ada," jelas Cok Ace.

"Baru satu yang saya lihat seperti itu. Jadi menawarkan jalur cepat. Mungkin ada pasar yang memerlukan seperti itu. Tapi ini kan menimbulkan (persepsi) di luar kok begini harganya mahal sekali," sambungnya.

ADVERTISEMENT

Menanggapi hal tersebut, Menparekraf Sandiaga Uno menyayangkan adanya praktik curang ini. Usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sandiaga menyampaikan presiden juga menyoroti penyelewengan tersebut.

"Kami akan tegas mengusut tuntas dan kami akan memberikan sanksi yang berat bagi para pelanggar atau pelaku mafia karantina dan mafia visa. Dan Bareskrim Polri telah membentuk tim khusus untuk penyelidikan karena ini pesan khusus dari presiden agar citra pariwisata kita terjaga," ucapnya.

Lebih lanjut saat ini pihak berwajib sedang menyelidiki mafia visa cepat itu. Terkait modus juga masih didalami.

"Modus sedang didalami dan kita tegas bekerjasama dengan pihak berwajib. Karena ini merupakan perhatian khusus dari Bapak Presiden dan para Menko untuk memastikan tindakan tegas pemerintah dapat diwujudkan," katanya.




(pin/ddn)

Hide Ads