Disentil Jokowi, Ternyata Dirjen Imigrasi Sudah Setahun Ini Cuma Diisi Plt

Presiden Jokowi menyentil layanan Imigrasi Kemenkumham yang kerap mempersulit. Ternyata, sudah setahun ini Dirjen Imigrasi dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat banyak laporan jelek mengenai kinerja layanan Imigrasi, terutama terkait visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas). Jokowi pun meminta Imigrasi berubah total atau semua pejabatnya diganti.

"Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat Kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu, Imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus," tegas Presiden Jokowi dalam sebuah video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (10/9/2022).

Lebih lanjut, Jokowi mengaku malu setiap mendengar keluhan dari Warga Negara Asing (WNA) terkait layanan Imigrasi. Jokowi pun mengancam akan mengganti Dirjen Imigrasi dan seluruh jajarannya apabila mereka tidak bisa kerja memberesi itu semua.

"Saya terus terang dapat suara-suara seperti itu malu juga. Harus berubah total. Kalau perlu, dirjennya ganti, bawahnya ganti semua, biar ngerti bahwa kita ingin berubah. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah," kata Jokowi.

Ketika ditelusuri detikcom ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), rupanya sudah setahun ini Dirjen Imigrasi cuma diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), tepatnya sejak 30 Juni 2021.

Kala itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menunjuk Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kememkumham RI Widodo Ekatjahjana untuk merangkap tugas sebagai Plt Dirjen Imigrasi. Widodo menggantikan Dirjen Imigrasi sebelumnya, Jhoni Ginting yang sudah memasuki masa pensiun.

Kini, sudah setahun lebih berlalu, jabatan Dirjen Imigrasi masih saja diisi oleh pejabat Pelaksana Tugas (Plt). Seleksi terbuka untuk posisi Dirjen Imigrasi pun baru diumumkan oleh Kemenkum HAM pada 27 Juli 2022 lalu.

Seleksi terbuka ini diumumkan melalui Pengumuman Nomor SEK-KP.03.03-573 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022.

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan proses open bidding atau lelang jabatan terbuka untuk mengisi posisi tersebut saat ini masih berlangsung. Dia mengatakan, saat ini tahapan seleksi pun tinggal memasuki proses final.

"Sudah satu bulan proses open bidding untuk Dirjen. Tinggal tahap akhir," kata Yasonna kepada wartawan, Minggu (11/9/2022).