Tarif biaya konservasi Taman Nasional Komodo akan diterapkan 2 bulan lagi yakni 1 Januari. Kenaikan tarif itu membuat turis ragu-ragu untuk berkunjung ke Labuan Bajo. Tarif opsional pun tengah dikaji pemerintah.
Menurut Dirut Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) Shana Fatina dari hasil masukan dari pelaku parekraf (pariwisata dan ekonomi kreatif) di Labuan Bajo, pelaku wisata merekomendasikan tarif itu dipertimbangkan kembali atau dibuat sistem yang opsional.
"Karena kita melihat hingga tahun depan ini masih banyak calon wisatawan yang ragu untuk memutuskan datang ke Labuan Bajo itu pertama. Kedua tidak ada kepastian harga dan menunggu kepastian dari pemerintah Indonesia seperti apa," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Shana menambahkan asosiasi dan pelaku wisata merekomendasikan ada opsi tarif sehingga mereka bisa bangkit dari pandemi terlebih dulu. "Kemudian sambil melihat mekanisme dan tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman konservasi tetap bisa difasilitasi dengan kegiatan-kegiatan tapi tidak bersifat wajib dengan hanya opsional," ujarnya.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menambahkan dari hasil kunjungannya ke Labuan Bajo pekan lalu, banyak pelaku wisata yang menyampaikan belum ada bookingan turis untuk tanggal 1 Januari 2023.
"Opsi ini harus dikaji dan disosialiasikan, masih ada 2 bulan, kita ingin para pelaku parekraf mantap bahwa paket yang ditawarkan ini paket yang sesuai dengan kekuatan pasar, buying power, karena ada ancaman resesi tahun depan, perlambatan ekonomi tahun depan ini yang harus kita antisipasi jangan sampai mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo, kita akan finalkan dan didiskusikan dengan KLHK, Pemda dan pengelola Taman Komodo. Dan kita sudah menyaring (masukan) harapannya dipersiapkan sistem opsional bukan mengacu pada sistem yang mewajibkan, tapi opsi atau voluntary basis untuk biaya konservasi," ujar Sandiaga.
Terus opsinya seperti apa? "Ini mohon sabar, ini salah satu usulan dari pelaku parekraf belum kita finalkan, nanti kita sampaikan ke stakeholder kalau sudah akan disampaikan dan disosialisasikan," ujar Sandiaga.
Sebelumnya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunda pemberlakuan tarif baru sebesar Rp 3,75 juta untuk masuk ke kawasan wisata Pulau Komodo dan Padar, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, hingga 1 Januari 2023.
(ddn/fem)
Komentar Terbanyak
Penumpang Hilang HP di Penerbangan Melbourne, Ini Hasil Investigasi Garuda
Turis Brasil yang Jatuh di Gunung Rinjani Itu Sudah Tidak Bergerak
Ada Apa dengan Garuda Indonesia?