Tok! Wisata Kepulauan Widi Batal Dikelola PT LII

Kepulauan Widi menjadi perbincangan se-Indonesia karena masuk dalam daftar lelang Sotheby's Concierge Auction. Kini status pengelola dibatalkan.

Kepulauan Widi berada di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Sebelumnya PT Leadership Island Indonesia (LII) memegang hak kelola wisata di sana.

Hari ini Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan Pemprov Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Selatan membuat perjanjian atau MoU dengan PT Leadership Islands Indonesia (LII) untuk membangun wisata lingkungan di Kepulauan Widi. Perjanjian itu dibatalkan karena isinya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal itu disampaikan Mahfud setelah menggelar rapat koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga di Kemenko Polhukam, Rabu (14/12/2022). Rapat dihadiri Mendagri Tito Karnavian, KSAL Laksamana Yudo Margono, Menteri KLHK Siti Nurbaya, dan pihak KKP.

"Pemerintah akan membatalkan MoU tersebut karena isinya atau prosedurnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan isi MoU itu tidak pernah ditepati oleh PT LII. Jadi kita akan membatalkan itu," kata Mahfud seusai rapat.

Mahfud menjelaskan, ada kesalahan prosedur dalam pembuatan MoU tersebut. Salah satunya tidak adanya izin yang dikeluarkan dari Kementerian KKP.

"Kesalahan prosedur misalnya seharusnya MoU itu dibuat dengan atau atas izin Menteri KKP, seharusnya tapi menteri KKP sampai saat ini tidak mengeluarkan selembar pun surat izin untuk itu," ujarnya.

"Kemudian di tengah objek MoU ada hutan seluas lebih dari 1.900 hektare dan itu sebenarnya tidak boleh," lanjutnya.

Mahfud menegaskan tidak ada pulau yang dijual. Dia memastikan tidak akan ada pulau yang dijual oleh negara.

"Setelah kita mendengar masalahnya, laporan dari Kemendagri bahwa tidak benar ada pulau yang dijual, dan Kemendagri tidak pernah dan tidak akan melakukan itu," ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini sudah mendengarkan langsung keterangan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dan Bupati Halmahera Selatan terkait MoU tersebut. Dia mengatakan keduanya datang langsung ke Kemenko Polhukam hari ini.

"Kemudian kami juga dengarkan dari Gubernur Maluku Utara, lalu kami dengarkan dari Bupati Halmahera selatan tadi datang sendiri dan PT LII itu yang melakukan MoU atau penyewaan Pulau Widi," imbuhnya.

***
Artikel ini telah tayang di detikcom. Baca berita selengkapnya di sini.