Dear Sandi, Jumlah Wisman di RI Kalah dari Thailand karena Kurang Promosi

Thailand merupakan saingan berat Indonesia dalam hal pariwisata. Destinasi wisata boleh diadu tapi soal promosi, Indonesia masih kalah jauh.

Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan pariwisata Indonesia perlahan mulai bangkit usai COVID-19. Kendati begitu, Indonesia perlu berbenah jika ingin menjadi destinasi nomor satu di ASEAN.

Untuk menjadi yang terdepan di tingkat regional, Indonesia bersaing dengan Thailand. Jika dibandingkan dari segi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, Indonesia dapat dikatakan tertinggal.

"Kalau kita bicara yang terdepan maka saingan terdekat kita adalah Thailand. Thailand 2019 sudah mencapai hampir 40 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Kita masih di 16 juta tahun itu. Jadi ini adalah pekerjaan rumah kita bersama," kata Hariyadi dalam acara HUT GIPI ke-12 di Hotel Sahid Jaya Jakarta, Selasa (11/4/2023).

Salah satu penyebab pariwisata Indonesia kalah unggul adalah tidak adanya badan khusus untuk promosi wisata seperti Tourism Board. Hariyadi membandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand yang Tourism Board-nya gencar melakukan promosi dan memberikan informasi yang mempermudah wisatawan asing.

Berkaca dari kesuksesan negara tetangga, Hariyadi mengusulkan agar Indonesia juga memiliki Tourism Board. Sebab, promosi yang selama ini dilakukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), saat ini dipimpin oleh Sandiaga Uno, belum maksimal karena tak ada koordinasi yang dapat menampung seluruh event pariwisata Indonesia.

Namun, pembentukan Tourism Board ini terganjal undang-undang.

"Badan ini harus menjadi badan di bawah binaan Kemenparekraf tapi dia punya otoritas. Nah itu kita nggak boleh. Jadi yang namanya hibah dari satu lembaga ke lembaga negara lain. Tapi kalau lembaga kayak gini tidak diperbolehkan," ujar dia.

Hariyadi mengacu pada Undang-undang Keuangan Negara yang membatasi terbentuknya Tourism Board. Selama belum ada revisi, hal ini akan sulit diwujudkan. Maka untuk sementara, ia mengusulkan untuk membentuk Badan Layanan Umum (BLU).

"Saya usulkan dibikin BLU saja, nanti polanya dana abadi atau endowment fund kayak LPDP, dihimpun dana dari pemerintah, badan ini nanti dibiayai oleh bunganya. Itu salah satu solusinya," kata dia.

Video Mengenal Gerakan Wisata Bersih yang Tengah Digeber Kemenpar

Video Mengenal Gerakan Wisata Bersih yang Tengah Digeber Kemenpar