Sandiaga: Ada 60 Laporan Polisi Soal Penipuan Tiket Konser Coldplay

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut sampai saat ini sudah ada 60 laporan polisi terkait penipuan tiket konser Coldplay.

Sandiaga pun meminta agar penggemar band Coldplay yang tidak kebagian tiket untuk tidak memaksakan diri. Dia berpesan agar traveler tidak membeli tiket dari calo atau pihak tidak resmi.

Sandiaga sendiri menyebut sudah ada sekitar 60 laporan ke kepolisian terkait penipuan tiket Coldplay.

"Saya selalu mengingatkan bahwa jika permintaan itu tinggi, sementara pasokannya sedikit itu harus diikuti dengan kehati-hatian, kewaspadaan, karena pasti ada satu, dua, segelitir oknum-oknum yang mengambil kesempatan dalam kesempitan dan ini kami sayangkan," kata Sandiaga usai acara #DemiIndonesia di Unair Convention Center, Kamis (25/5/2023).

"Jangan sampai kita jatuh korban tambahan, sekarang sudah 60-an yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kami memfasilitasi (penipuan tiket Coldplay)," sambungnya.

Sandiaga Uno menegaskan tiket konser Coldplay di Jakarta sudah habis dan belum konfirmasi terkait tambahan kuota atau hari.

"Kami harapkan, belilah tiket dari sumber terpercaya. Jangan sampai tergiur karena tiket Coldplay itu sudah habis," tegasnya.

Sambil bercanda, dirinya meminta fans Coldplay di Indonesia yang tidak dapat tiket agar menonton dangdut koplo untuk mengobati kesedihan.

"Sedangkan siapa yang tidak dapat dan tidak menyanggupi karena ada beberapa tiket yang dijual lagi dengan harga tinggi, nggak usah beli. Fokus saja nonton cold-plo," kelakarnya.

Sebelumnya, Menparekraf Sandiaga Uno sudah meminta agar Puteri Indonesia Intelegensia 2019, Lycie Joanna JonSen, si calo tiket Coldplay agar diproses hukum.

Lycie Joanna JonSen menjadi buah bibir usai menjual 100 tiket konser Coldplay. Secara terang-terangan, dia menjual tiket Coldplay dengan harga dua kali lipat. Ia juga terang-terangan mengaku mendapat tiket itu dari orang dalam.

"Tentunya harus diproses secara hukum. Kita negara hukum dan segala tindakan hukum harus diproses dan melalui proses hukum untuk diberikan sanksi tegas," kata Sandiaga saat ditemui di Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Kamis (25/5/2023) kemarin.

-----

Artikel ini telah naik di detikJatim.