GTRA Summit 2023 di Riau Diharap Bisa Berdampak Pada Ekonomi Rakyat

Mendekati waktu pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 di Pulau Karimun, ajang ini diharapkan bisa berdampak pada ekonomi rakyat.

Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit merupakan ajang yang digagas oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ajang ini digelar kali perdana di Wakatobi, Sulawesi Tenggara tahun 2022 lalu.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyambut baik pelaksanaan program tersebut. Menurut Sandiaga, program GTRA tersebut merupakan bagian dari penciptaan peluang untuk mensejahterakan masyarakat dan membangkitkan ekonomi.

GTRA, kata Sandiaga Uno saat itu, amat penting untuk masyarakat di daerah pelosok dan terpencil yang belum terjangkau program sertifikasi tanah pemerintah melalui Reforma Agraria.

Dirjen Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan menyebut outcome Reforma Agraria memang bisa berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

"Bagaimana tanah itu sebagai sumber-sumber kehidupan masyarakat, artinya tanah itu harus dimanfaatkan secara adil. Sedangkan, penataan akses itu bagaimana tanah tersebut memberikan ruang bagi masyarakat sebagai sumber kemakmuran," tutur Dalu dalam keterangannya, Jumat (11/8/2023).

Dalu mengakui bahwa ada tantangan dalam perjalanan Reforma Agraria. Untuk itu, ia menekankan agar pilar penataan aset dan akses harus mendapatkan perlakuan yang seimbang. Persepsi dan kebijakan masing-masing stakeholder juga harus disamakan.

"Perlu dicocokkan data untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria. Ketika kita ingin menyelesaikan persoalan, maka yang harus kita pastikan adalah data. Kami sedang mendorong dan memanfaatkan bhumiatr, yaitu di situ ada fitur bhumiGTRA yang saya pakai sebagai wadah untuk menyamakan persepsi terkait data," imbuhnya.

Agar tercipta keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan Reforma Agraria di daerah, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Usep Setiawan menegaskan untuk seluruh pihak terkait ikut berkolaborasi menjalankan program tersebut.

"Sudah disebutkan Reforma Agraria perlu ada kolaborasi. ATR/BPN sebagai leading sector-nya tidak bisa bekerja sendiri. Dari sisi peraturan, perkuat substansi dari Reforma Agraria, lalu lakukan sosialisasi dan konsolidasi, kemudian laksanakan. Rakyat yang jadi subjek utama dari Reforma Agraria, pemerintah memfasilitasi," ujarnya.