Jakarta Darurat Polusi Udara, Heru Budi: ASN DKI WFH

Anggota Komisi D DPRD DKI Hardiyanto Kenneth meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kondisi tanggap darurat bencana imbas polusi udara. Plt Gubernur DKI Heru Budi Hartono juga menyiapkan langkah tertentu.

"Pemprov DKI Jakarta segera menetapkan kondisi tanggap darurat bencana agar bisa mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memakai dana siap pakai," kata Kenneth kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Kenneth menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kondisi tanggap darurat bencana itu setidaknya diterapkan dalam selama tiga bulan ke depan.

Dengan status itu, merujuk Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana maka DKI memiliki dana untuk kegiatan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di Jabodetabek.

"Diharapkan bisa memulai kegiatan operasi TMC agar bisa dibiayai oleh BNPB. Jadi tidak membebani APBD DKI Jakarta," katanya.

Kenneth menyebut polusi udara harus ditangani dengan kolaborasi antarlembaga, seperti BMKG sebagai penyedia data potensi awan yang bisa disemai dan BRIN yang memiliki teknologinya. Kemudian, TNI AU sebagai pihak yang mengoperasikan pesawat dalam operasi TMC untuk menyebar garam atau intikondensasi. BNPB memiliki kapasitas dalam penyediaan anggaran dalam kegiatan operasi TMCdan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait data kualitas udara.

Dia juga meminta pemerintah bergerak cepat melakukan rekayasa cuaca dengan mempercepat terjadinya hujan untuk mencuci polutan di udara. Selain itu, dia berharap adanya ketersediaan rumah sakit untuk pelayanan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) bagi pasien.

Lalu adanya kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa. "Jangan sampai korban ISPA di Jakarta sudah banyak dan akhirnya ada yang meninggal baru kita semua menyesal," ujarnya.

Dia juga telah melakukan kunjungan ke Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk mengetahui permasalahan polusi udara Ibu Kota. Menurut dia, dengan mengetahui masalah dari hulu maka nantinya di bagian hilir bisa dicegah maupun dikurangi sebagai upaya penanganan polusi udara.

"Polutan ini sumbernya ada dua kemungkinan, bisa dari sumber polutan lokal atau dari sumber polutan di luar DKI," ujarnya.

Sementara itu, Heru Budi berencana untuk memastikan uji coba work from home (WFH) kapasitas 50% bagi ASN di lingkungan kerja Pemprov DKI dimulai pada 21 Agustus 2023. WFH akan diterapkan kepada ASN yang tak langsung bersentuhan dengan masyarakat.

"Kemarin saya minta Pak Sekda, ya mungkin tanggal 21 Agustus, khusus pegawai yang tidak bersentuhan langsung kita coba, pertama untuk bisa memberikan kenyamanan KTT ASEAN," ujar Heru Budi di Monas kemarin.

Heru berencana menerapkan WFH selama satu sampai dua bulan ke depan.

Video: Nonton Bioskop Malam Puncak HUT Jakarta

Video: Nonton Bioskop Malam Puncak HUT Jakarta