Anggota DPR Kritik Parkir Otomatis Bandara Ngurah Rai, Bikin Antre 34 Menit

Yuk ceritain perjalananmu dan bagikan foto menariknya di sini!
bg-escape

Anggota DPR Kritik Parkir Otomatis Bandara Ngurah Rai, Bikin Antre 34 Menit

Rizki Setyo Samudero - detikTravel
Kamis, 09 Nov 2023 18:53 WIB
Tangkapan layar video anggota DPR RI Nyoman Parta yang mengkritik sistem pembayaran parkir di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. (Instagram nyomanpartash)
Foto: Tangkapan layar video anggota DPR RI Nyoman Parta yang mengkritik sistem pembayaran parkir di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. (Instagram nyomanpartash)
Denpasar -

Sistem pembayaran parkir otomatis di Bandara I Gusti Ngurah Rai menimbulkan antrean panjang. Anggota DPR RI mengkritik sistem baru tersebut.

Anggota DPR RI Nyoman Parta menyebut PT Angkasa Pura tidak becus mengurus parkir. Kritikan tersebut ia sampaikan melalui video yang diunggah melalui akun Instagram @nyomanpartash pada Kamis (7/11/2023).

"Manajemen Angkasa Pura Bali ngurus parkir saja tidak becus," tulis Parta dalam keterangan videonya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berdasarkan video yang dibagikan Parta melalui akun Instragram tersebut, terlihat antrean mobil mengular di akses pintu keluar Bandara I Gusti Ngurah Rai. Parta mengaku mengantre 34 menit hanya untuk membayar parkir.

Menurut Parta, banyak sopir dan pemandu wisata yang protes dan mengeluhkan lamanya antrean untuk membayar parkir di Bandara Ngurah Rai. "Para wisatawan sudah lama di pesawat lama melewati pemeriksaan imigrasi, eh ditambah lagi lama antre bayar parkir," tulis Parta lagi.

ADVERTISEMENT

Politikus senior PDI Perjuangan itu heran lantaran enam pintu loket pembayaran parkir di Bandara Ngurah Rai justru tidak dibuka. Sehingga, pengendara yang dari terminal domestik maupun internasional mengantre pada pintu keluar yang sama.

Parta menilai kebijakan pembayaran parkir secara nontunai bertujuan baik. Namun, ia menilai pengelola bandara belum menyiapkan simulasi di lapangan dengan matang sehingga merugikan banyak orang.

"Informasinya vendor yang mendapatkan pekerjaan tidak menjalankan sesuai kesepakatan. Inilah gambar keputusan diambil di atas meja tanpa diantisipasi masalah lapangannya, penyakit BUMN yang menyebabkan BUMN banyak masalah," imbuh anggota DPR Dapil Bali itu.

detikBali telah berupaya menghubungi Parta untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait unggahannya tersebut. Namun, ia belum merespons hingga berita ini terbit.

Berita ini sudah tayang di detikBali.




(pin/pin)

Hide Ads