Pembangunan Transportasi Publik IKN Dimulai 2029-2034, Dinilai Terlambat

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah digenjot. Disebut sebagai kota baru yang modern, tetapi pembangunan transportasi publik baru akan dilakukan pada tahap tiga yakni 2029-2034.

Sebagai ibu kota baru Indonesia, IKN dicanangkan sebagai kota yang mengedepankan modernitas, terlebih soal transportasi. Hal itu berkaca dari kemacetan Jakarta yang dalam perjalanannya kian tak terbendung. Memang, penting sekali membangun transportasi kota sedari awal, hal itu agar dapat menampung perkembangan jumlah masyarakat.

Melansir berbagai sumber, rencananya akan ada banyak kendaraan publik meliputi MRT, LRT, bus antar kota, bus raya terpadu, minibus, hingga bus pariwisata. Tak hanya itu, ke depannya yang dapat masuk ke wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN bahkan hanya kendaraan listrik dan pejalan kaki.

Kendati upaya ini dinilai bagus, namun dijelaskan bahwa pembangunan transportasi di IKN disebut terlalu lama. Hal itu karena pembangunannya akan dilakukan pada tahap tiga.

"Ya mereka (IKN) lakukan itu kan ada tahapan-tahapan, ada 5 tahap, sampai dengan 2045. Jadi kan tahap 1 itu 2022 sampai dengan 2025. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari rencana Induk mereka, pembangunan angkutan massalnya itu ada di tahap 3. Nah Tahap 3 itu adalah di tahun 2029-2034. Nah, itu terlambat," terang Sekretaris Jenderal MTI, Haris Muhammadun, ketika dihubungi detikTravel, Rabu (3/1/2023).

Ia menjelaskan bahwa ke depannya, IKN akan menerapkan 80 persen pergerakan masyarakat dengan transportasi publik dan 20 persen lainnya kendaraan pribadi. Karenanya, menurut MTI pembangunan transportasi publik harus dilakukan sedari awal. Pihaknya pun merekomendasikan bahwa rencana induk IKN yang telah disusun harus direvisi.

"Kalau indikator kinerjanya adalah 80 persen menggunakan angkutan umum, maka pembangunan angkutan umum massalnya harus dimulai dari awal, di tahap awal. Maka kemarin rekomendasi MTI adalah revisi itu rencana induknya.," ucapnya.

Selain transportasi publik yang harus dibangun sedari awal, MTI juga berpesan bahwa pembangunan jaringan tol maupun kereta api harus dipegang oleh pemerintah dengan tidak mengedepankan profit oriented.

"Nah selain itu, seluruh jaringan tol kemudian jaringan kereta api yang nantinya akan dibangun oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR yang sekarang, itu harus nanti diserahkan semuanya ke IKN," imbuhnya.

"Sehingga harapan saya, atau harapan MTI, nanti akan ada semacam LTA (Land Transport Authority) yang seperti di Singapura, jadi nanti juga ada lembaga otoritas transportasi yang di bawah IKN. Sehingga tolnya pun nanti akan berfungsi sebagai tools untuk manajemen kota, bukan sebagai profit-oriented," sambungnya.