Raja Juli: Pejabat Kemenhut Jangan Sampai Bikin Kebijakan yang Rusak Lingkungan

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan pesan khusus kepada pejabat dan staf di kementerian yang dipimpinnya usai menerima jabatan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebelumnya Siti Nurbaya. Dia mengingatkan agar seluruh pejabat dan staf berhati-hati membuat kebijakan, jangan sampai merusak alam.

"Mengingatkan kepada kita semua bahwa kerusakan alam, kerusakan hutan, itu terjadi karena disebutkan sebagai aidinnas, (perbuatan) tangan-tangan manusia," kata Raja Juli seusai sertijab di KLHK, Selasa (22/10/2024).

Dia menjelaskan tangan manusia yang dimaksud bisa dengan menebang kayu dan tak menanaminya lagi. Kerusakan alam juga bisa terjadi melalui 'tangan' lain, yakni membuat kebijakan yang disetujui melalui tanda tangan.

"Lebih luas lagi dalam bentuk korporasi menebang hutan. Tapi sekitar kata 'tangan' tadi dalam kontes kita sebagai ASN sebagai birokrat, mungkin dapat diartikan adalah paraf atau tanda tangan Bapak/Ibu sekalian dari tingkat paling bawah, kemudian kasubag sampai ke direktur, sampai ke dirjen, sampai ke Wamen atau ke Menteri yang tanda tangan itu memiliki konsekuensi terhadap kerusakan lingkungan," kata dia.

Dia berharap seluruh jajaran di Kemenhut berhati-hati dalam membuat kebijakan. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merusak alam dan merugikan banyak orang.

"Nah, saya berharap kita bersama menjaga tangan kita untuk tidak menebang hutan sembarangan untuk tidak membuat kebijakan dengan paraf atau tanda tangan kalian semua yang justru membuat kehancuran hutan, membuat kerugian bagi masyarakat bersama," kata dia.

Raja Juli juga mengatakan tak suka dengan birokrasi yang panjang dan berbelit-belit. Dia ingin saat bekerja di Kemenhut seluruh jajaran bisa terbuka untuk berdiskusi secara langsung dengannya.

"Siapa saja bisa bertemu saya, siapa saja bisa berdiskusi dengan saya. Tidak mesti eselon 1 eselon 2. Kalau ada gagasan baik, bahkan yang staf sekalipun, kalau ada ide brilian, silakan atur jadwal dengan saya untuk bertemu. Artinya apa? Kalau ada yang baik yang kami kerjakan," kata dia.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan prioritas kerja dalam 100 hari pertama, salah satunya melakukan evaluasi terkait pengelolaan sampah.

Hanif menjelaskan Presiden Prabowo meminta pengelolaan lingkungan hidup lebih fokus setelah dipecah dari Kementerian Kehutanan. Dia mengaku akan mengeksekusi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

"Yang paling utama yang jadi payung semua hukum pengelolaan sumber daya alam adalah RPPLH, dan ini akan final. Sebenarnya draf ini sudah kita pegang dan akan selesai di 100 hari ini. Jadi ada muatan yang dimintakan Pak Prabowo untuk dilakukan pantauan secara intensif," kata Hanif.

"Kami akan meletakkan regional-regional, badan-badan regional di setiap regional untuk memberlakukan, memperkuat kegiatan penataan dan penegakan hukum. Dua hal inilah yang kami lihat dalam pelaksanaan di tingkat provinsi maupun kabupaten belum dilakukan sepenuhnya," ujar Hanif.

"Kemudian, secara bersamaan komunal dengan masyarakat akan kita bangun, itu strategi yang akan kita bangun termasuk mencermati dengan lebih penyelesaian. Kemudian, tempat pembuangan akhir sampah regional dan hal ini akan kami lakukan khusus untuk percepatan dan pengendalian pengelolaan sampah. Kami juga mengevaluasi impor-impor sampah itu sepertinya harus kita akhiri. Tentu langkah-langkah strategis yang harus kita bangun di sini," ujarnya.

Video: Momen Menhut Raja Juli Nyapu-Ngepel Rumah Saat Ditinggal ART Mudik

Video: Momen Menhut Raja Juli Nyapu-Ngepel Rumah Saat Ditinggal ART Mudik