Wales Terapkan Pajak Turis, Warga Waswas

Wales mengusulkan penerapan pajak turis. Rencana itu menuai pro dan kontra.

Mengutip Express, Jumat (15/11/2024) pajak turis itu mengikuti kebijakan serupa negara lain. Yakni, nominalnya tidak terlalu besar dan dipungut melalui penyedia akomodasi atau agen perjalanan, umumnya diterapkan pada wisatawan yang menginap.

Rencana tersebut saat ini tengah dibahas di Parlemen Wales. Berdasarkan usulan tersebut, dewan setempat akan diberi kewenangan untuk mengenakan pungutan wisatawan yang bertujuan untuk mengumpulkan dana.

Pernyataan dari Pemerintah Wales menyebutkan bahwa rancangan undang-undang yang dikenal dengan nama 'RUU Akomodasi Wisatawan (Pendaftaran dan Pemungutan)' akan diajukan di Senedd pada 25 November.

Dana yang terkumpul nantinya digunakan untuk menambah kas pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan industri pariwisata jangka panjang. Setiap daerah dibebaskan untuk menerapkan pajak turis atau tidak.

Rencana itu juga mencakup pencatatan nasional bagi semua penyedia akomodasi di wilayah tersebut. Usulan itu dimunculkan sejak 2022 dan kemungkinan baru dapat diterapkan paling cepat pada 2027.

Namun, rencana tersebut menimbulkan kontroversi karena banyak pelaku industri pariwisata khawatir dari pajak itu akan membuat wisatawan enggan berkunjung.

"Ini adalah langkah terakhir yang dapat merusak industri pariwisata. Sangat mengejutkan, beberapa ratus orang mungkin menandatangani petisi, tetapi ini akan mempengaruhi ratusan ribu orang," tulis seorang pembaca Wales Online.

"Sebagai warga, saya telah hidup bersama banyak tetangga. Sebagian besar adalah orang baik, ramah, dan suka menolong, tetapi beberapa ada yang sangat menyebalkan yang berusaha membuat hidup orang lain susah," dia menambahkan.

Di sisi lain, Pemimpin Partai Konservatif di Senedd, Andrew RT Davies, menentang pajak itu dengan alasan bahwa pajak tersebut akan membahayakan lapangan pekerjaan.

"Kami sudah sangat jelas sejak awal bahwa kebijakan ini tidak tepat untuk Wales. Pajak wisatawan akan merugikan pekerjaan di saat banyak bisnis sudah tertekan. Pajak ini juga akan menambah birokrasi yang rumit," ujar Andrew.

Berita itu muncul hanya beberapa hari setelah dataran tinggi Skotlandia mengumumkan rencananya untuk memberlakukan pajak pariwisata sebesar 5% yang diperkirakan dapat menghasilkan lebih dari 10 juta pound sterling per tahun.

Dewan kota di kawasan tersebut akan diminta untuk menyetujui konsultasi selama 12 minggu mengenai rencana itu dalam pertemuan minggu ini. Jika disetujui, pajak tersebut dapat mulai diterapkan pada musim gugur 2026.

Jika rencana itu disetujui, wilayah dataran tinggi itu akan mengikuti langkah Edinburgh sebagai wilayah kedua di Skotlandia yang memberlakukan pajak tersebut. Kota Edinburgh sendiri berencana memperkenalkan 'Transient Visitor Levy' pada 2026.

Video: Rencana Jepang Naikkan Pajak untuk Turis Asing

Video: Rencana Jepang Naikkan Pajak untuk Turis Asing