BPS Belum Kelompokkan Destinasi Wisata Ramah Disabilitas

Badan Pusat Statistik (BPS) belum memiliki data rinci destinasi wisata ramah disabilitas. Fasilitas secara umum yang dicatat.

Saat ini, BPS mencatat secara umum fasilitas yang dimiliki sebuah objek daya tarik wisata (ODTW). Sebagai gambaran, berdasarkan statistik yang dirilis tahun 2021, sekitar 47,09 persen usaha ODTW sudah menyediakan panduan objek wisata, sedangkan 44,95 persen yang menerapkan pembatasan jumlah pengunjung untuk mengatur kerumunan. Adapun fasilitas pemandu wisata tercatat sebesar 36,64 persen, toko atau kios cinderamata hanya 35,51 persen, dan asuransi wisatawan yang baru mencapai 28,68 persen.

Keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut masuk dalam data BPS karena dinilai sangat penting untuk menunjang kenyamanan, kemudahan, dan keselamatan para wisatawan. Sebab, fasilitas yang memadai juga menjadi salah satu daya tarik tambahan bagi wisatawan, yang berperan dalam meningkatkan pengalaman wisata dan kepuasan pengunjung. Imbasnya, meningkatkan tingkat kunjungan ke objek wisata tersebut.

Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat dan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, serta Pariwisata, Harmawati Marhaeni, menjelaskan bahwa publikasi statistik pariwisata dilakukan secara tahunan.

"Kami menyajikan data mencakup jumlah objek wisata per kategori, pendapatan, pengeluaran, hingga jumlah tiket yang terjual. Data ini penting untuk menghitung Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)," kata Harmawati kepada detikTravel, Senin (9/12/2024).

BPS mengelompokkan objek wisata ke dalam beberapa kategori utama, diantara lain seperti wisata alam, budaya, buatan, dan lain lain. Berdasarkan nomenklatur resmi Kementerian Pariwisata. Objek wisata yang masuk dalam survei adalah objek dengan tiket masuk sehingga aspek komersial dapat diukur secara akurat.

Selain aspek ekonomi, BPS juga menyoroti keberlanjutan pariwisata dengan mempublikasikan data tentang penggunaan sistem ramah lingkungan, pengelolaan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle), dan ketersediaan air bersih di lokasi wisata.

Nah, data tentang wisata ramah disabilitas belum dimiliki karena sertifikasi ramah disabilitas belum ada. Sehingga tidak ada indikator khusus soal penilaian sebuah objek wisata ramah disabilitas atau tidak.

"Untuk sertifikasi ramah disabilitas belum terpisah. Mungkin ini merupakan bagian dari sertifikasi umum, jadi pertanyaan saat di lapangan adalah apakah sudah punya sertifikasi dan sertifikasi apa saja yang dimasukkan. Tapi yang khusus untuk disabilitas belum kita pecah," ujar Harmawati.

Wisata ramah disabilitas juga menjadi pandangan baru bagi BPS. Lebih lanjut, Harmawati menambahkan bahwa ke depan, BPS akan fokus untuk mencatat data terkait fasilitas ramah disabilitas di objek wisata.

"Untuk data fasilitas ramah disabilitas belum ada. Ini justru menjadi satu view baru yang memang harus kita masukkan. Kemarin kami masih fokus di lingkungan, kemudian terkait dengan IT dan sertifikasi. Kalau di pariwisata, terkait dengan wisata halal tourism biasanya itu ada di hotel atau restoran," kata Harmawati.

Dengan perhatian lebih pada inklusivitas dan keberlanjutan, sektor pariwisata Indonesia berpotensi untuk berkembang lebih baik. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman wisatawan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Video: RI Dihantam Badai PHK, Jumlah Pengangguran Naik Jadi 7,28 Juta Orang

Video: RI Dihantam Badai PHK, Jumlah Pengangguran Naik Jadi 7,28 Juta Orang