Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB) membuat geger karena membuat surat 'permintaan bantuan' ke pengusaha bisnis pariwisata untuk ajang Fornas 2025.
Surat permintaan bantuan pelaku pariwisata itu ditandatangani oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pariwisata NTB, Chandra Aprinova.
Surat rekomendasi dari Dinas Pariwisata NTB itu berisi permintaan bantuan kepada pelaku pariwisata di provinsi tersebut untuk mendukung induk organisasi olahraga (Inorga) Persatuan Silat Nasional Perisai Putih pada ajang Festival Olahraga Nasional (Fornas) ke VIII 2025.
Surat dengan Nomor 5001.32/368/IV/2025 tertanggal 11 Juni 2025 itu meminta dukungan pada berbagai pihak terkait agar dapat bermitra dan berkontribusi dalam mendukung kegiatan Persatuan Silat Nasional Perisai Putih pada Formas ke VIII NTB.
Ada tiga hal diminta oleh Dinas Pariwisata NTB. Pertama penyelenggaraan sesuai dengan aturan AD/ART IPSI berlaku. Kedua, keamanan ketertiban dan kelestarian lingkungan saat kegiatan, dan ketiga, koordinasi dengan aparat setempat dan pihak terkait dengan kegiatan tersebut.
Surat bercap Dinas Pariwisata NTB itu pun mendapat protes dari para pelaku pariwisata di provinsi tersebut karena dianggap menyelewengkan kekuasaan.
Ketua Sahabat Pariwisata Nusantara (Sapana) Lombok, Rudy, turut memprotes surat rekomendasi permohonan bantuan itu. Menurut Rudy, surat itu jelas merupakan tindakan yang tidak etis dilakukan oleh pejabat dinas.
"Itu kan jelas tidak boleh. Apalagi ada permintaan bantuan dan koordinasi," ujar Rudy, Kamis (10/7/2025).
Menurut Rudy, selain surat tersebut, juga terdapat lampiran proposal Fornas ke VIII yang turut disebarkan. Dengan adanya lampiran proposal itu, beberapa pelaku wisata dikabarkan telah menyerahkan sumbangan berupa uang ke pihak penyelenggara.
"Sudah ada itu. Ada juga yang belum menyerahkan bantuan dana. Kalau kami jelas menolak," tegas Rudy.
Kepala Dinas Pariwisata NTB Buka Suara
Kepala Dinas Pariwisata NTB, Ahmad Nur Aulia, membenarkan adanya surat rekomendasi permohonan bantuan tersebut. Nur Aulia pun telah melakukan klarifikasi kepada Plh Kepala Dinas Chandra Aprinova untuk menjelaskan kronologi pembuatan surat rekomendasi tersebut.
"Memang ada surat masuk dari inorga NTB yang menyelenggarakan Fornas. Itulah yang dilanjutkan dengan membuat surat rekomendasi dari dinas," kata Nur Aulia.
Nur Aulia beranggapan bunyi surat itulah yang menjadi polemik di kalangan pelaku wisata. Dia meminta agar surat itu tidak direspons dengan memberikan bantuan dalam bentuk apa pun.
"Setiap event di sini (Fornas) tidak bisa berdiri sendiri, tentu membutuhkan dukungan bantuan dan partisipasi dukungan untuk event ini. Tetapi, mungkin tafsirannya jadi macam-macam," ujar Nur Aulia.
Nur Aulia mengatakan Fornas ke VIII adalah milik semua. Sehingga, menurutnya, semua pihak sekiranya bisa memberi dukungan untuk menyukseskan Fornas 2025.
"Tidak hanya semata-mata dalam bentuk materi. Doa saja bentuk dukungan. Jadi redaksi suratnya yang kurang tepat. Maksud dan tujuannya saya kira bagus," jelas Nur Aulia.
Nur Aulia menyontohkan salah satu sarana yang bisa dimanfaatkan oleh penyelenggara Fornas adalah hotel di NTB. Hotel yang dimaksud bisa menjadi lokasi penyelenggaraan salah satu inorga untuk keberlangsungan Fornas ke VIII.
Menurut Nur Aulia, surat yang disebar dan ditandatangani oleh Plh Kepala Dinas Pariwisata NTB itu bukan semata-mata mencari donasi atau mengumpulkan materi dalam bentuk dana. Walhasil, menurutnya, redaksi dalam surat tersebut perlu dilakukan revisi.
"Jadi redaksi yang tepat itu, mungkin dengan adanya event Fornas ke VIII di NTB ini dapat berpartisipasi aktif memberikan dukungan untuk sukseskan event ini dari semua lapisan masyarakat. Mungkin inilah yang ingin disampaikan oleh plh kami," jelas Nur Aulia.
-------
Artikel ini telah naik di detikBali.
Simak Video "Video: Detail Outfit Lisa BLACKPINK di Met Gala 2025 yang Jadi Kontroversi"
(wsw/wsw)